MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar memperkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam menangani berbagai persoalan hak asasi manusia di wilayahnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan HAM secara kolektif.
Baca juga: Kesehatan Warga Tergerus Krisis Iklim Makassar
“Persoalan hak asasi tidak bisa diselesaikan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham agar setiap dugaan pelanggaran bisa dikawal bersama,” kata Munafri saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa, 27 Mei 2025.
Baca juga: Kearifan Lokal Kuliner Sulsel: Solusi Alami untuk Kesehatan Wanita
Munafri juga menyatakan komitmen Pemkot untuk membuka ruang partisipasi publik dalam menyikapi isu-isu hukum dan HAM. Ia menegaskan, keterbukaan antar-lembaga menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Pemkot Makassar berupaya menjadi rumah bersama bagi semua pihak yang peduli terhadap isu HAM. Kami ingin setiap langkah kebijakan bisa diawasi dan dikritisi secara sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Daniel Rumsowek yang baru dilantik sebagai Kakanwil sejak 19 Maret lalu, menjelaskan bahwa wilayah kerjanya kini mencakup Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Dalam kunjungan perdananya ke Balai Kota, ia menegaskan peran Kemenkumham sebagai fasilitator, pemantau, dan penyelesai konflik HAM di daerah.
“Kami hadir untuk mengawal mandat negara dalam menjamin hak asasi masyarakat. Termasuk program prioritas nasional seperti distribusi satu juta sertifikat HAM dan bantuan hukum gratis yang menargetkan lebih dari seribu penerima manfaat,” ujar Daniel.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi pelanggaran HAM. “Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Setiap laporan masyarakat akan kami evaluasi dan tindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.
Pertemuan ini menandai penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam upaya perlindungan hak asasi, di tengah tantangan sosial yang terus berkembang di wilayah perkotaan seperti Makassar. (*)
