MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkomitmen untuk membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah menerima sejumlah catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD, Rabu (16/7/2025).
Salah satu sorotan datang dari Fraksi PKS yang menilai kinerja Perusahaan Daerah (PD) Parkir belum optimal serta meminta pemerintah kota untuk memaksimalkan pendapatan daerah yang masih rendah.
“Beberapa masukan itu tentu akan menjadi perhatian kita bersama,” ujar Munafri saat ditemui usai rapat.
Ia menegaskan pentingnya menempatkan sumber daya manusia yang kompeten di posisi strategis BUMD agar kinerja dan kontribusinya terhadap daerah bisa meningkat signifikan.
“Yang paling pertama adalah memastikan posisi-posisi di BUMD ini terisi oleh orang-orang yang tepat untuk memberikan dorongan hasil yang lebih baik,” ucap Munafri.
Ia juga menyinggung perlunya evaluasi pencapaian target BUMD secara objektif dan rasional agar capaian ke depan lebih terukur.
“Target-target itu harus dihitung secara rasional agar peningkatannya bisa dicapai dan punya daya ukur,” jelasnya.
Baca juga : Munafri Dorong KORMI jadi Penggerak Olahraga Inklusif dan Berbakat
Masukan dari DPRD, lanjut Munafri, akan dijadikan acuan kerja pemerintah kota dalam menyusun dan menjalankan program-program strategis ke depan.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, dalam rapat paripurna kedua belas masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025, menyoroti belum optimalnya pendapatan dari PD Parkir dan mendorong optimalisasi sektor pajak.
“Fraksi PKS mendorong pemerintah memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak yang masih menunggak,” tegas Andi Hadi.
Selain menyampaikan kritik, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas tanggapan Wali Kota terhadap berbagai masukan, termasuk soal pembenahan internal BUMD, pengembangan inovasi layanan digital, pengelolaan TPA Antang, pembangunan stadion, dan langkah pemberantasan judi online.
Sebagai kesimpulan, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029 serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Fraksi PKS menyatakan setuju untuk dilanjutkan pada tahapan pengesahan Raperda RPJMD dan pertanggungjawaban APBD,” tutup Andi Hadi. (Andi/IN)
