INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemilik bangunan di Kota Makassar perlu memperhatikan kelayakan gedung sebelum memanfaatkannya. Pemeriksaan tidak hanya mencakup struktur, tetapi juga instalasi listrik, proteksi kebakaran, sirkulasi udara, hingga pengelolaan limbah.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar dalam sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Karebosi Premier Makassar, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan bertema “SLF sebagai Tolak Ukur Keandalan dan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung” itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Pesertanya antara lain lurah dan pemilik bangunan atau gedung di Kota Makassar.
Kepala Distaru Kota Makassar, Dr. Ir. Muh. Fuad Azis, diwakili Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung, Syaifuddin Sijaya. Ia menjelaskan bahwa SLF menjadi instrumen untuk memastikan bangunan memenuhi standar teknis sebelum digunakan sesuai fungsinya.
“Pembangunan tidak berhenti pada proses mendirikan bangunan saja. Ada tindak lanjut setelah pembangunan selesai, yakni sertifikat laik fungsi bangunan gedung,” ujar Syaifuddin.
SLF Periksa Empat Aspek Keandalan Bangunan
Syaifuddin menjelaskan, penerapan SLF mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dalam proses verifikasi, pengkaji memeriksa empat aspek utama, yaitu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar untuk menilai keandalan bangunan saat digunakan.
Pemeriksaan juga tidak hanya melihat kondisi fisik dan kekuatan struktur. Pengkaji turut memeriksa sistem mekanikal dan elektrikal, sarana penunjang, proteksi kebakaran, sirkulasi udara, serta pengolahan limbah.
“Yang kita kaji bukan hanya struktur, mekanikal, dan elektrikal. Termasuk sarana penunjang bangunan, sistem proteksi kebakaran, sirkulasi udara, serta pengolahan limbah. Semua itu bagian dari kelaikan bangunan gedung,” jelasnya.
Menurut Syaifuddin, SLF memiliki peran penting bagi bangunan yang melayani kepentingan publik. Sertifikat tersebut menunjukkan bahwa bangunan telah melalui pemeriksaan persyaratan teknis sesuai ketentuan.
Distaru Makassar Jelaskan Kaitan PBG dan SLF
Sosialisasi tersebut juga membahas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Syaifuddin menjelaskan, PBG tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung baru.
Ketentuan PBG juga mencakup perubahan dan perawatan bangunan maupun prasarana bangunan gedung sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengakui, proses pengurusan PBG masih menjadi perhatian. Masyarakat dapat menghadapi beberapa tahapan pemeriksaan dan keterlibatan instansi terkait.
“Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi diperlukan untuk mendorong pelayanan yang lebih mudah tanpa mengabaikan persyaratan teknis,” tuturnya.
Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar mendorong pemilik bangunan dan pemangku kepentingan memahami kewajiban pemenuhan persyaratan PBG dan SLF.
Dokumen Perencanaan Menjadi Syarat PBG
Narasumber sosialisasi, Ir. Hj. Nurdin Mone, yang mewakili Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Sulawesi Selatan, memaparkan proses dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Ia menjelaskan bahwa pengajuan PBG membutuhkan persyaratan administrasi dan teknis. Dokumen administrasi antara lain mencakup bukti hak atas tanah, sedangkan persyaratan teknis meliputi dokumen perencanaan.
Dokumen tersebut dapat mencakup Detail Engineering Design (DED), kajian hidrologi, serta dokumen pendukung lainnya.
“Nah ini seperti Detail Engineering Design (DED), kajian hidrologi, dan dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum PBG diterbitkan,” ucap Nurdin.
Pagar di Sudut Jalan Juga Perlu Diperhatikan
Pemateri lainnya, Ir. Hamzah, Tenaga Ahli Pengkaji Teknis (TPA) Struktur Kota Makassar sekaligus pengurus DPD Perkindo Sulsel, membawakan materi tentang PBG dan SLF untuk keandalan bangunan gedung.
Dalam pemaparannya, Hamzah menyoroti aspek teknis yang kerap luput dari perhatian pemilik bangunan, salah satunya pembangunan pagar.
Ia mengingatkan bahwa pagar yang terlalu tinggi dan tertutup dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Risiko tersebut semakin perlu diperhatikan jika pagar berada di sudut jalan.
“Pagar yang terlalu tinggi dan tertutup, khususnya di sudut jalan, berpotensi menghalangi pandangan pengendara dan meningkatkan risiko kecelakaan,” ucapnya.
Materi tersebut menunjukkan bahwa penataan bangunan tidak hanya menyangkut kelayakan gedung bagi penggunanya. Posisi dan desain elemen bangunan juga dapat berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat di ruang jalan.
Distaru Makassar berharap sosialisasi ini meningkatkan pemahaman pemilik bangunan dan pemangku kepentingan mengenai persyaratan PBG serta SLF. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, sehat, nyaman, dan sesuai standar teknis. (*/IN)
