INSPIRASINUSANTARA.ID — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menerapkan pengawasan pembangunan di 14 kecamatan melalui petugas yang turun langsung ke lapangan. Pengawasan ini menyasar kegiatan pembangunan berusaha maupun nonberusaha, termasuk bangunan yang tidak memiliki izin atau pelaksanaannya menyimpang dari persetujuan yang diberikan.
Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Distaru Makassar, Aguz Mulia, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki lima koordinator zona untuk mengawasi seluruh kecamatan. Setiap kecamatan mendapat pengawasan dari tiga hingga empat petugas.
Menurut Aguz, petugas lapangan menjadi ujung tombak pengendalian pemanfaatan ruang. Mereka memantau kegiatan pembangunan dan mengidentifikasi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
“Petugas inilah yang menjadi ujung tombak dalam mengawasi segala kegiatan pembangunan, baik itu pembangunan berusaha maupun nonberusaha,” ujarnya.
Aguz mengungkapkan, pemeriksaan lapangan masih menemukan kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin maupun penyalahgunaan izin yang telah diterbitkan. Temuan tersebut menjadi dasar bagi Distaru untuk melakukan pembinaan dan penindakan sesuai tahapan.
Teguran hingga penyegelan bangunan
Distaru Makassar menerapkan tahapan penindakan terhadap pemilik bangunan yang melakukan pelanggaran. Langkah awal berupa teguran pertama sebagai peringatan.
Jika pemilik tidak mengindahkan teguran tersebut, petugas dapat melanjutkan dengan teguran kedua. Apabila pelanggaran tetap berlangsung dan pemilik tidak menunjukkan itikad untuk memenuhi ketentuan, Distaru dapat melakukan penyegelan.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen perizinan. Pemerintah juga memantau kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan persetujuan yang telah diberikan.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, kepatuhan terhadap izin menjadi hal yang perlu diperhatikan sejak awal pembangunan. Pemilik juga perlu memastikan kegiatan di lapangan tidak menyimpang dari dokumen persetujuan.
Mamuju Tengah pelajari sistem pengawasan Makassar
Pola pengawasan tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas saat Distaru Makassar menerima kunjungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah, Jumat (30/10/2026).
Rombongan yang dipimpin Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Tengah, Ir. Usman, S.T., M.M., datang untuk melakukan studi komparasi mengenai pembahasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR).
Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, S.E., menerima kunjungan tersebut bersama Aguz Mulia. Dalam pertemuan itu, Zainal menyambut baik pemilihan Makassar sebagai lokasi pembelajaran dan berharap kedua instansi dapat saling bertukar informasi.
Usman menjelaskan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah sedang mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih maju dan merata. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari pengelolaan administrasi perizinan, pengawasan, hingga penindakan pembangunan yang diterapkan di Makassar.
Menurut Usman, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerahnya dalam mengawal pembangunan.
Pengawasan perlu diikuti edukasi masyarakat
Zainal Abidin Takko menekankan bahwa pemerintah kabupaten dan kota perlu menyampaikan informasi mengenai aturan penataan ruang kepada masyarakat. Edukasi diperlukan agar warga dan pelaku usaha memahami ketentuan sebelum memulai pembangunan.
Ia berharap kegiatan pertukaran informasi antardaerah dapat memperkuat pemahaman pemerintah mengenai administrasi, pengawasan, dan penindakan pemanfaatan ruang.
Kunjungan Dinas PUPR Mamuju Tengah tersebut menjadi forum berbagi pengalaman mengenai pengendalian pembangunan. Namun, penerapan hasil studi komparasi di Mamuju Tengah tetap perlu menyesuaikan regulasi, kewenangan, dan kondisi wilayah setempat. (*/IN)
