INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemilik dan pengelola bangunan di Makassar perlu memastikan gedungnya memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebelum dimanfaatkan. Salah satu dokumen penting yang harus diperhatikan ialah Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menyatakan bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mengingatkan hal tersebut melalui Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi bertema Penilikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi dalam Mendukung Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Hotel Gammara Makassar, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini membahas pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerbitan SLF, serta pengawasan bangunan setelah memperoleh persetujuan pembangunan.
Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Tako, SE., meminta pemilik bangunan perorangan maupun pelaku usaha memperhatikan kelengkapan dokumen bangunan. Ia juga mendorong pemilik gedung yang belum memiliki SLF untuk mulai menyiapkan persyaratannya.
Menurut Andi Zainal, proses pengurusan dokumen membutuhkan waktu. Karena itu, pemilik bangunan sebaiknya tidak menunggu hingga lembaga keuangan atau institusi lain meminta dokumen tersebut.
Ia juga menekankan peran camat dan lurah dalam menyampaikan informasi mengenai ketentuan bangunan gedung kepada masyarakat. Perangkat wilayah diharapkan dapat membantu warga memahami kewajiban perizinan dan melaporkan perubahan kondisi bangunan di wilayahnya.
SLF berkaitan dengan keselamatan pengguna
Dalam pemaparan materi, arsitek M. Sudjar Adityadjaja menjelaskan bahwa kelaikan bangunan tidak cukup dinilai dari kondisi fisik atau tampilan gedung. Pemilik juga perlu memperhatikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan akses, dan kesesuaian bangunan dengan tata ruang.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian ialah proteksi kebakaran, terutama pada bangunan bertingkat. Fasilitas keselamatan dapat mencakup jalur evakuasi, alat pemadam api ringan (APAR), sprinkler, pintu tahan api, dan perangkat proteksi lain sesuai kebutuhan bangunan.
“Bangunan tiga lantai wajib punya tangga darurat. Kalau tidak ada, akan kita tertibkan,” tegas Sudjar.
Ia juga mengingatkan pemilik bangunan agar memperhatikan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang. Ketentuan tersebut meliputi Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi bagian dari penataan kawasan. Aspek tersebut berkaitan dengan kebutuhan ruang terbuka dan kesesuaian pembangunan dengan lingkungan sekitar.
Pengawasan tetap berjalan setelah PBG terbit
PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan bangunan gedung. PBG menjadi persetujuan untuk membangun atau mengubah bangunan sesuai ketentuan teknis. Sementara itu, SLF menyatakan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan.
Karena itu, pengawasan tidak berhenti setelah pemilik memperoleh PBG. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen yang telah disetujui.
Penilik bangunan gedung, menurut Ir. Irma Yanti Ishak, ST., MT., IPM., berperan melakukan pemeriksaan lapangan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah.
Pemeriksaan mencakup struktur bawah dan atas bangunan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, instalasi air, tata udara, proteksi kebakaran, serta instalasi listrik.
Irma menjelaskan, ketidaksesuaian kondisi fisik dengan dokumen persetujuan dapat menghambat proses penerbitan SLF. Hal serupa berlaku untuk pelanggaran GSB, penambahan luas tanpa persetujuan, perubahan fungsi bangunan, serta sistem keselamatan dan sanitasi yang tidak memenuhi persyaratan.
Pelanggaran terhadap ketentuan bangunan gedung juga dapat berujung pada sanksi administratif. Bentuknya mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, hingga penghentian pekerjaan konstruksi atau pemanfaatan bangunan.
Pemerintah juga dapat membekukan atau mencabut PBG dan SLF. Dalam kondisi tertentu, sanksi dapat berlanjut hingga perintah pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bangunan legal, hati tenang, investasi aman,” ujar Irma.
Pemilik perlu memperhatikan perubahan bangunan
Kepatuhan terhadap ketentuan bangunan tidak hanya berlaku ketika mendirikan gedung baru. Pemilik juga perlu memperhatikan perubahan fisik maupun fungsi bangunan agar tetap sesuai dengan dokumen persetujuan.
Sudjar mencontohkan pelanggaran berupa pembangunan yang melewati GSB, penambahan luas tanpa persetujuan, dan perubahan bentuk bangunan yang tidak sesuai dokumen PBG. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar penertiban sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi, Saifuddin Sijaya, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemilik dan pengelola bangunan mengenai persyaratan administratif serta teknis.
Sosialisasi juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemilik bangunan, konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya Distaru menyampaikan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung kepada masyarakat.
Bagi pemilik bangunan, pemenuhan PBG dan SLF berkaitan dengan kepastian administrasi sekaligus aspek keselamatan orang yang menggunakan gedung. Karena itu, kesesuaian dokumen dan kondisi bangunan perlu diperhatikan sejak tahap pembangunan hingga pemanfaatannya. (*/IN)
