INSPIRASINUSANTARA.ID — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menerbitkan surat perintah penertiban terhadap sebuah rumah kost permanen dua lantai di Jalan Puri Raya XIV, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala.
Surat yang ditandatangani Kepala Distaru Makassar, Dr. Ir. H. Muh. Fuad Azis DM, S.T., M.Si., pada 23 Oktober 2026 itu menjadwalkan penertiban pada Senin, 26 Oktober 2026, mulai pukul 09.00 Wita.
Bangunan milik Fahmi disebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Surat perintah bernomor 800.1.11.1/2776/DISTARU/X/2026 itu menjadi dasar penugasan Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar untuk melakukan penertiban atau penyegelan terhadap bangunan tersebut.
Distaru Makassar Cantumkan Tiga Surat Teguran
Sebelum menerbitkan surat perintah penertiban, Distaru Makassar mencantumkan tiga surat teguran dalam dokumen tersebut.
Ketiga surat itu terdiri atas:
- Teguran pertama Nomor 283/I/302/DISTARU/MGL/VIII/2026.
- Teguran kedua Nomor 73/II/302/DISTARU/MGL/IX/2026.
- Teguran ketiga Nomor 18/III/302/DISTARU/MGL/X/2026.
Pencantuman ketiga dokumen tersebut menunjukkan adanya rangkaian administrasi teguran sebelum jadwal penertiban ditetapkan.
Namun, surat perintah yang tersedia tidak menjelaskan tanggal penyampaian setiap teguran. Dokumen itu juga tidak memuat rincian isi peringatan maupun tanggapan pemilik bangunan.
Karena itu, informasi mengenai proses penyampaian teguran dan respons pemilik masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
Penertiban Mengacu pada Sejumlah Regulasi
Dalam surat perintah tersebut, Distaru Makassar mencantumkan sejumlah regulasi sebagai dasar pelaksanaan penertiban.
Aturan yang dirujuk antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dokumen itu juga mencantumkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015–2034.
Selain itu, terdapat Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban Bangunan. Distaru turut merujuk Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
Tim penertiban mendapat tugas untuk berkoordinasi dengan unit atau instansi terkait selama pelaksanaan kegiatan. Tim juga wajib menyampaikan laporan hasil penertiban kepada Kepala Distaru Makassar.
Sebanyak 49 Personel Masuk Daftar Tim Penertiban
Lampiran surat perintah memuat 49 nama personel yang masuk dalam Tim Penertiban atau Penyegelan Bangunan.
Salah satu pejabat yang tercantum ialah Aguz Mulia, S.STP., M.Si., yang disebut menjabat Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Distaru Makassar.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat dan instansi terkait. Penerimanya antara lain Wali Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Camat Manggala, Kapolsek Manggala, serta Lurah Borong.
Pelibatan instansi tersebut tercantum dalam mekanisme koordinasi pelaksanaan penertiban.
Hasil Penertiban Belum Tercantum dalam Dokumen
Dokumen yang tersedia baru memuat surat perintah dan jadwal penertiban pada 26 Oktober 2026. Belum ada keterangan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan di lokasi.
Informasi mengenai apakah tim telah melakukan penyegelan, bagaimana kondisi bangunan setelah penertiban, serta tanggapan pemilik belum tercantum dalam dokumen tersebut.
Konfirmasi kepada Distaru Makassar dan pemilik bangunan diperlukan untuk memperoleh keterangan mengenai pelaksanaan penertiban dan tindak lanjutnya.
Dengan demikian, status penertiban rumah kost di Jalan Puri Raya XIV, Kelurahan Borong, masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak-pihak terkait. (*/IN)
