INSPIRASINUSANTARA.ID — Keamanan bangunan sekolah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain memastikan kegiatan belajar berjalan, pengelola satuan pendidikan juga perlu memperhatikan kelayakan gedung yang digunakan peserta didik dan tenaga pendidik.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menekankan hal tersebut dalam sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bertema “Optimalisasi Pemenuhan PBG-SLF untuk Mendukung Penyelenggaraan Izin Operasional Satuan Pendidikan”.
Kegiatan berlangsung di Ibis Styles Hotel Makassar, Selasa (27/10/2026). Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, SE, mengatakan pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF perlu menjadi perhatian pengelola sekolah maupun yayasan pendidikan.
Menurutnya, kelayakan bangunan tidak cukup dinilai dari keberadaan gedung dan aktivitas pembelajaran. Pengelola juga harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
Ia menegaskan, bangunan pendidikan harus memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan karena digunakan banyak orang, termasuk anak-anak.
PBG dan SLF Memiliki Fungsi Berbeda
Dalam sosialisasi tersebut, Distaru Makassar menjelaskan perbedaan fungsi PBG dan SLF dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
PBG merupakan persetujuan yang diperlukan untuk pembangunan atau perubahan bangunan gedung sesuai ketentuan. Sementara itu, SLF menyatakan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan sesuai peruntukannya.
Andi Zainal mengatakan pengajuan perizinan tetap diperlukan, termasuk ketika pemilik melakukan perubahan terhadap bangunan yang sudah ada.
“Jangankan membangun baru, melakukan perubahan pun harus melalui permohonan yang sangat mudah melalui aplikasi,” katanya.
Pengajuan layanan dapat memanfaatkan sejumlah platform digital, antara lain Solata Boss, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS). Setiap platform memiliki fungsi dan kewenangan sesuai jenis layanan yang diajukan.
Pengurusan PBG Harus Sesuai Tata Ruang
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Andi Fadly S, S.TP., M.Si., turut memaparkan penyelenggaraan pelayanan PBG pada 2026.
Ia menjelaskan, PBG dan SLF berkaitan dengan pemenuhan hak serta kewajiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi individu, organisasi, kelompok, maupun yayasan.
Dalam proses pengajuan PBG, pemohon juga perlu memperhatikan kesesuaian rencana pembangunan dengan peruntukan ruang. Persyaratan ini memastikan pemanfaatan lahan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.
Salah satu instrumen yang perlu diperhatikan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sesuai jenis dan ketentuan permohonan.
Landasan penyelenggaraan PBG dan SLF antara lain mencakup PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Regulasi lainnya meliputi Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pemeriksaan SLF Mencakup Kondisi Fisik Gedung
Pada sesi teknis, Anwar Rahim menjelaskan bahwa SLF tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan juga mencakup kondisi fisik bangunan dan potensi risiko terhadap penggunanya.
Ia mencontohkan selasar dengan ketinggian kurang dari 120 sentimeter yang berpotensi menimbulkan bahaya jatuh dari lantai atas gedung.
Contoh tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan elemen bangunan yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pada lingkungan sekolah, aspek ini perlu mendapat perhatian karena peserta didik menggunakan fasilitas gedung secara rutin.
Anwar juga mengingatkan pemilik dan pengelola gedung agar melakukan pemeliharaan secara berkala. Kondisi fisik bangunan perlu dijaga agar tetap memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
Selain pemeliharaan, perubahan fungsi dan usia bangunan juga perlu diperhatikan dalam pemenuhan ketentuan SLF.
“Ada waktu yang ditentukan. Selain perubahan fungsi, usia bangunan akan diatur dalam SLF,” paparnya.
Pengelola Sekolah Perlu Memeriksa Legalitas Gedung
Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar mendorong sekolah dan yayasan memeriksa kembali kelengkapan perizinan serta kondisi bangunan yang mereka gunakan.
Pemenuhan PBG berkaitan dengan persetujuan pembangunan atau perubahan gedung. Adapun SLF memastikan bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum dimanfaatkan.
Kedua persyaratan tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administrasi dan teknis. Bagi satuan pendidikan, pemenuhan ketentuan itu juga berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik maupun tenaga pendidik. (*/IN)
