INSPIRASINUSANTARA.ID — Pengelola sekolah di Makassar perlu memastikan bangunan yang digunakan peserta didik memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan fungsi. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi salah satu instrumen untuk memastikan gedung memenuhi ketentuan sebelum dimanfaatkan.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar mengingatkan hal tersebut dalam Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi bertema Optimalisasi Pemenuhan PBG-SLF untuk Mendukung Penyelenggaraan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Hotel Ibis Styles Makassar, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan ini diikuti perwakilan sekolah negeri dan swasta, mulai jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, mengatakan sebagian pengelola sekolah masih memahami SLF sebatas dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan izin operasional. Padahal, fungsi sertifikat tersebut juga berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan.
“SLF ini peruntukannya bukan hanya secara administratif atau dokumen untuk izin operasional. Tetapi juga menyangkut keamanan pengguna, keamanan anak-anak kita, termasuk kenyamanan di dalamnya,” ujarnya.
Jalur evakuasi menjadi perhatian sekolah
Andi Zainal menilai aspek keselamatan perlu mendapat perhatian serius karena sekolah merupakan fasilitas yang digunakan banyak orang setiap hari. Peserta didik menjadi kelompok yang perlu mendapat perlindungan ketika terjadi keadaan darurat.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan pengelola ialah ketersediaan fasilitas keselamatan, termasuk jalur evakuasi untuk menghadapi risiko kebakaran.
“Kalau terjadi kebakaran, apakah tersedia fasilitas keselamatan untuk penyelamatan penggunanya? Kalau di sekolah, berarti bagaimana penyelamatan anak-anak. Apakah tersedia jalur evakuasi? Itu yang perlu dipahami pengelola,” jelasnya.
Ketersediaan jalur evakuasi dan fasilitas keselamatan menjadi bagian dari perhatian terhadap kelaikan bangunan. Pengelola sekolah perlu memastikan fasilitas tersebut sesuai dengan kondisi dan ketentuan teknis bangunan masing-masing.
PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF memiliki fungsi yang berbeda.
PBG merupakan persetujuan untuk membangun atau mengubah bangunan sesuai persyaratan teknis. Sementara itu, SLF menyatakan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan.
Karena itu, pemenuhan dokumen bangunan tidak cukup hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi. Kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung keselamatan juga perlu mendapat perhatian.
Melalui sosialisasi tersebut, Distaru Makassar mendorong pengelola sekolah memahami kewajiban pemenuhan PBG dan SLF. Pemerintah berharap pemahaman itu mendorong pengelola memastikan gedung sekolah aman dan layak digunakan.
Bagi peserta didik, pemenuhan aspek keselamatan bangunan berkaitan langsung dengan perlindungan selama mengikuti kegiatan belajar. Karena itu, pemeriksaan kelaikan gedung perlu menjadi perhatian pengelola, bukan hanya ketika sekolah mengurus dokumen perizinan. (*/IN)
