INSPIRASINUSANTARA.ID — Pengelola sekolah negeri maupun swasta di Makassar perlu memastikan bangunan yang digunakan memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ketentuan ini berkaitan dengan kelayakan bangunan, keselamatan pengguna, serta proses pemenuhan persyaratan izin operasional satuan pendidikan.
Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, mengatakan kewajiban memperhatikan kelayakan fungsi bangunan tidak hanya menyasar gedung baru. Pengelola juga perlu mencermati bangunan lama yang sebelumnya telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Penegasan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bertema “Optimalisasi Pemenuhan PBG-SLF untuk Mendukung Penyelenggaraan Izin Operasional Satuan Pendidikan” di Hotel Ibis Styles Makassar, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan sekolah negeri dan swasta dari jenjang SD hingga SMP.
Menurut Andi Zainal, perubahan ketentuan bangunan gedung membuat pemilik dan pengelola perlu memperhatikan kembali persyaratan kelayakan fungsi. Status kepemilikan IMB sebelumnya tidak serta-merta menjawab seluruh aspek kelayakan bangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.
“Jangankan bangunan pendidikan, rumah tinggal juga wajib memperhatikan kelayakan fungsi bangunan. Karena ini terkait dengan kelayakan, bukan hanya kelayakan untuk digunakan, tetapi juga kelayakan dari sisi keamanan,” ujarnya.
Alih Fungsi Bangunan Perlu Diperiksa
Persoalan kelayakan menjadi penting ketika pemilik mengubah fungsi bangunan. Andi Zainal mencontohkan rumah tinggal yang kemudian digunakan sebagai sekolah.
Perubahan fungsi tersebut membutuhkan pemeriksaan kesesuaian bangunan dengan peruntukan barunya. Pengelola tidak dapat langsung menganggap bangunan layak untuk kegiatan pendidikan hanya karena sebelumnya telah digunakan sebagai rumah tinggal.
“Kalau ada alih fungsi, misalnya dari rumah tinggal menjadi bangunan pendidikan, tentu harus dilihat lagi apakah SLF-nya layak untuk peruntukan tersebut. Kalau tidak memenuhi, tentu tidak bisa diterbitkan dan izin operasionalnya juga tidak dapat diproses,” jelasnya.
Pemeriksaan juga menyangkut keselamatan orang yang beraktivitas di dalam gedung. Sekolah perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas keselamatan, termasuk jalur evakuasi untuk menghadapi keadaan darurat.
Aspek tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Karena itu, pemenuhan SLF perlu berjalan bersama pemeriksaan kondisi fisik serta fungsi bangunan.
Andi Zainal meminta pengelola sekolah tidak memandang SLF sebatas dokumen administratif. Persyaratan itu juga berkaitan dengan kepastian bahwa bangunan sesuai dengan fungsi dan memenuhi aspek keamanan.
Melalui sosialisasi tersebut, Distaru Makassar mendorong pengelola satuan pendidikan memahami ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF. Pemahaman itu diharapkan membantu sekolah menyiapkan bangunan yang sesuai peruntukan dan memperhatikan keselamatan penggunanya. (*/IN)
