INSPIRASINUSANTARA.ID — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mencatat penerimaan retribusi daerah sebesar Rp21 miliar pada Oktober 2026. Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin, menyebut penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zainal setelah membuka sosialisasi Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
“Dalam proses penerapan Permen ATR-BPN 13/2021 tentang pelaksanaan KKPR-SPR, sudah pasti ada juga pendapatan daerah di dalamnya, yang tentunya ada perubahan, ada peningkatannya,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, target awal retribusi Distaru Makassar pada 2026 sebesar Rp9 miliar. Pemerintah kemudian menaikkan target menjadi Rp21 miliar melalui APBD Perubahan.
Menurut Zainal, target awal telah tercapai sejak September 2026. Sementara target setelah perubahan APBD telah tercapai pada Oktober 2026.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” ujarnya.
Distaru Jelaskan Konsekuensi Tidak Mengurus KKPR-SPR
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kecamatan Mariso, Ilham, mengajukan pertanyaan mengenai dampak penerapan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 terhadap peningkatan PAD.
Ilham juga menanyakan konsekuensi hukum bagi masyarakat yang hendak membangun tanpa mengurus KKPR-SPR.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Zainal menyatakan bahwa terdapat konsekuensi berupa sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan. Ia menyebut sosialisasi perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan.
Peserta yang menjadi sasaran sosialisasi meliputi OPD, camat, lurah, pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan unsur masyarakat lainnya.
Hadirkan Narasumber Kementerian ATR/BPN
Sosialisasi Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tersebut menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah Marissa Aprilia, Koordinator di Direktorat SPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, dan Aulia Hanif Erya, Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan instansi vertikal di Sulawesi Selatan, sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), camat, lurah, asosiasi, serta pemangku kepentingan terkait.
Perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia menilai kegiatan itu memberikan informasi mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan sosialisasi tersebut dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi mengenai prosedur pemanfaatan ruang kepada masyarakat dan pihak terkait. (*/IN)
