Gugatan GMTD atas Lahan di Maccini Sombala Tak Diterima, PT Hadji Kalla Siapkan Laporan Dugaan Pemalsuan Surat

Putusan PN Makassar menyoroti persoalan kelengkapan pihak serta ketidakjelasan riwayat dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa.

PT Haji Kalla
TEGAS. Kuasa hukum PT Hadji Kalla tengah menyiapkan pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu dalam dokumen perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.

INSPIRASINUSANTARA.ID  – Sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dan PT Hadji Kalla memasuki babak baru setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan perdata GMTD tidak dapat diterima.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik (e-Court), Kamis, 12 November 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan pihak Turut Tergugat. Majelis juga menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Menindaklanjuti putusan tersebut, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla tengah menyiapkan pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu dalam dokumen perolehan tanah yang menjadi objek sengketa.

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan sebelum mengajukan pengaduan.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” kata Hasman.

Ia menyebut dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penggunaan surat yang dipersoalkan keabsahan dan data administrasinya.

“Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ujarnya.

PN Makassar Temukan Persoalan Formil dalam Gugatan

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengidentifikasi dua persoalan formil dalam gugatan GMTD. Keduanya meliputi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).

Majelis hakim menilai kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa.

Selain itu, gugatan dinilai tidak melibatkan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.

Dalam perkara ini, GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi.

Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Di sisi lain, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala. Keempat sertifikat tersebut diterbitkan pada 8 Juli 1996 dan disertai dokumen pendukung mengenai riwayat perolehan hak.

Perbedaan Data Letter C Jadi Bagian Pertimbangan

Persoalan letak dan riwayat administratif tanah menjadi salah satu bagian penting dalam pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, khususnya Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate di persidangan, majelis hakim memperoleh fakta mengenai perbedaan pencatatan tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle.

Dalam dokumen tersebut, tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I. Letak fisiknya berada di sebelah timur objek sengketa.

Sementara itu, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai dan menjadi objek sengketa berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 D IV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan pencatatan tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim dalam menilai ketidakjelasan letak dan riwayat administratif tanah yang menjadi dasar klaim GMTD.

Sejumlah Pihak Dinilai Belum Dilibatkan

Majelis hakim juga mempertimbangkan tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan asal-usul hak atas tanah.

Pihak-pihak tersebut antara lain Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.

Menurut pertimbangan majelis hakim, tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut menyebabkan rantai hubungan hukum terkait riwayat perolehan tanah tidak dapat diuji secara utuh dalam perkara.

Putusan tidak dapat diterima tersebut merupakan putusan atas persoalan formil gugatan. Karena itu, amar putusan tersebut perlu dibedakan dari putusan yang menyatakan pokok kepemilikan tanah sebagai benar atau salah.

Sementara itu, rencana pengaduan pidana yang disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla merupakan langkah hukum yang masih akan ditempuh. Dugaan pemalsuan surat yang disampaikan pihak kuasa hukum belum merupakan tindak pidana yang terbukti melalui putusan pengadilan pidana. (*/IN)

Banner Pajak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *