IN, MAKASSAR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada seluruh Menteri/ Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). Pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima guyuran dana TKD dari pusat sebesar Rp 31,8 triliun.
Berdasarkan data Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dikutip InspirasiNusantara.id, Selasa (5/12/2023), TKD untuk pemda se-Sulsel totalnya Rp 31.803.579.129. Dokumen tersebut ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani per 22 November 2023.
Jokowi Lantik Letjen Maruli Simanjuntak Jadi KSAD
TKD 2024 untuk Pemda se-Sulsel mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, alokasi TKD sebesar Rp 29,6 triliun menjadi Rp 31,8 triliun pada tahun 2024. TKD ini terbagi dalam dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, dana hibah, dana desa dan insentif fiskal.
Proses pengesahan DIPA 2024 berbeda dari tahun sebelumnya. Pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik. Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Jokowi saat penyerahan DIPA dan TKD 2024 secara digital berpesan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Apalagi, Presiden menyebut bahwa saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Nawawi Pomolango Resmi Jadi Ketua KPK Sementara Usai Dilantik Jokowi
Bahkan, Jokowi juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” tukasnya.
APBN 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Adapun belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.325,1 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun (naik 8,6%) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%).
Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Khusus TKD, dialokasikan untuk penggajian PPPK Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan, serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Berikut rincian transfer ke daerah tahun anggaran 2024 provinsi/kabupaten/kota se-Sulsel:
– Pemprov Sulsel: DBH Rp 282 M, DAU Rp 2,7 T, DAK Fisik Rp 335 M, DAK nonfisik Rp 1,2 T, Hibah Rp 1,2 M, Insentif Rp 12 M
– Bantaeng: DBH Rp 10,9 M, DAU Rp 510 M, DAK Fisik Rp 83,6 M, DAK nonfisik Rp 126 M, Hibah Rp 1,4 M, Dana Desa Rp 40 M
– Barru: DBH Rp 9,5 M, DAU Rp 520 M, DAK Fisik Rp 37,9 M, DAK nonfisik Rp 120 M, Dana Desa Rp 38 M, Insentif Rp 13,9 M
– Bone: DBH Rp 20 M, DAU Rp 1,2 T, DAK Fisik Rp 173 M, DAK nonfisik Rp 397 M, Hibah Rp 696 Juta, Dana Desa Rp 284 M, Insentif Rp 8,5 M
– Bulukumba: DBH Rp 13 M, DAU Rp 773,6 M, DAK Fisik Rp 149 M, DAK nonfisik Rp 208,7 M, Hibah Rp 420 Juta, Dana Desa Rp 97,9 M, Insentif Rp 7,7 M
– Enrekang: DBH Rp 11 M, DAU Rp 570 M, DAK Fisik Rp 137,8 M, DAK nonfisik Rp 159 M, Dana Desa Rp 94,8 M, Insentif Rp 7,9 M
– Gowa: DBH Rp 13,9 M, DAU Rp 1 T, DAK Fisik 159 M, DAK nonfisik Rp 297,9 M, Dana Desa Rp 116 M, Insentif Rp 7,6 M
– Jeneponto: DBH Rp 10,5 M, DAU Rp 699 M, DAK Fisik Rp 124 M, DAK nonfisik Rp 180,4 M, Dana Desa Rp 81 M
– Luwu: DBH Rp 15,2 M, DAU Rp 751,9 M, DAK Fisik Rp 120,8 M, DAK nonfisik Rp 204 M, Hibah Rp 1,8 M, Dana Desa Rp 175,7 M, Insentif Rp 6,8 M
– Luwu Utara: DBH Rp 27,2 M, DAU Rp 749 M, DAK Fisik Rp 45,9 M, DAK nonfisik Rp 161,6 M, Hibah Rp 4 M, Dana Desa Rp 149,5 M, Insentif Rp 7,4 M
– Maros: DBH Rp 12,9 M, DAU Rp 755,5 M, DAK Fisik Rp 133,3 M, DAK nonfisik Rp 190,8 M, Hibah Rp 1,3 M, Rp 77,5 M
– Pangkep: DBH Rp 21,7 M, DAU Rp 769,4 M, DAK Fisik Rp 127,5 M, DAK nonfisik Rp 221,8 M, Dana Desa Rp 64,4 M
– Palopo: DBH Rp 13,6 M, DAU Rp 521,8 M, DAK Fisik Rp 23,4 M, DAK nonfisik Rp 97,2 M
– Luwu Timur: DBH Rp 285,1 M, DAU Rp 588,6 M, DAK Fisik Rp 53,2 M, DAK nonfisik Rp 140,4 M, Hibah Rp 2,5 M, Dana Desa Rp 109,9 M, Insentif Rp 15,2 M
– Pinrang: DBH Rp 12,3 M, DAU Rp 748,3 M, DAK Fisik Rp 130 M, DAK nonfisik Rp 198,8 M, Hibah Rp 600 juta, Dana Desa Rp 68,2 M, Insentif Rp 7,4 M
– Sinjai: DBH Rp 9,9 M, DAU Rp 608 M, DAK Fisik Rp 89,2 M, DAK nonfisik Rp 155,4 M, Dana Desa Rp 61,2 M
– Selayar: DBH Rp 15,1 M, DAU Rp 612,1 M, DAK Fisik Rp 44,2 M, DAK nonfisik Rp 119,8 M, Dana Desa Rp 65,4 M, Insentif Rp 21,3 M
– Sidrap: DBH Rp 13,8 M, DAU Rp 662,3 M, DAK Fisik Rp 71,8 M, DAK nonfisik Rp 167,8 M, Hibah Rp 1,3 M, Dana Desa Rp 59 M
– Soppeng: DBH Rp 14,8 M, DAU Rp 650,2 M, DAK Fisik Rp 83,5 M, DAK nonfisik Rp 141,8 M, Dana Desa Rp 46 M, Insentif Rp 14 M
– Takalar: DBH Rp 11,8 M, DAU Rp 621,5 M, DAK Fisik Rp 79,3 M, DAK nonfisik Rp 167,2 M, Dana Desa Rp 75,9 M
– Tana Toraja: DBH Rp 10,9 M, DAU Rp 604,5 M, DAK Fisik Rp 103,1 M, DAK nonfisik Rp 169,5 M, Dana Desa Rp 100,2 M
– Wajo: DBH Rp 47,9 M, DAU Rp 752,1 M, DAK Fisik Rp 169,6 M, DAK nonfisik Rp 215 M, Dana Desa Rp 115,8 M
– Parepare: DBH Rp 12,6 M, DAU Rp 469,3 M, DAK Fisik Rp 38,6 M, DAK nonfisik Rp 86,3 M
– Makassar: DBH Rp 105,6 M, DAU Rp 1,6 T, DAK Fisik Rp 47,1 M, DAK nonfisik Rp 471,1 M, Hibah Rp 2,9 M
– Toraja Utara: DBH Rp 11 M, DAU Rp 583,6 M, DAK Fisik Rp 152,7 M, DAK nonfisik Rp 165 M, Dana Desa Rp 97,5 M, Insentif Rp 14,1 M
