INSPIRASI NUSANTARA – Tanda-tanda ketegangan di tubuh politik nasional kian terasa, terutama setelah Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan keras yang salah satunya menyerukan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Di balik seruan ini, tersirat kegelisahan lebih dalam: kekhawatiran terhadap arah masa depan republik bila dikemudikan oleh tangan yang dianggap belum siap.
Rocky Gerung, pengamat politik yang selama ini dikenal vokal mengkritisi kekuasaan, melihat desakan Forum Purnawirawan TNI ini bukan semata-mata reaksi spontan.
“Ada kalkulasi di balik langkah ini, baik melalui mekanisme legal maupun jalur ekstra-konstitusional,” kata Rocky saat diwawancarai di kanal YouTube miliknya, Sabtu, 27 April 2025.
Menurutnya, keresahan itu berakar dari legitimasi yang dipertanyakan sejak awal pencalonan Gibran.
“Ada luka dalam konstitusi yang belum disembuhkan,” ucapnya.
Ia merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran mencalonkan diri, sebuah langkah yang banyak dianggap menodai prinsip ketatanegaraan karena intervensi kekuasaan.
Forum Purnawirawan TNI tampaknya membaca skenario buruk: seandainya terjadi sesuatu terhadap Presiden Prabowo Subianto, Gibran otomatis akan menggantikannya. Di sinilah letak kegamangan mereka.
“Kapabilitas Gibran belum meyakinkan,” ujar Rocky.
Baca juga : Dukung Pendidikan, Pemkot Makassar Libatkan Penjahit Lokal Siapkan Gratis Seragam Sekolah
Tuntutan Forum Purnawirawan TNI
Surat tuntutan Forum Purnawirawan TNI , yang diteken oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel, menjadi semacam pernyataan kolektif bahwa bagian dari militer tak siap menyerahkan masa depan bangsa kepada sosok yang, dalam pandangan mereka, naik ke tampuk kekuasaan lewat jalan pintas.
Delapan poin tuntutan yang mereka ajukan tak hanya berkutat pada Gibran. Ada penolakan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang, yang mereka nilai menindas rakyat kecil dan merusak lingkungan.
Ada pula desakan untuk menghentikan masuknya tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, serta keinginan mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri, mengembalikan fungsinya pada keamanan dan ketertiban masyarakat murni.
Namun tuntutan paling politis tentu saja adalah permintaan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Wakil Presiden, dengan alasan pelanggaran hukum dalam perubahan Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu yang menguntungkan Gibran.
Di balik semua ini, terselip kegelisahan yang lebih dalam: hilangnya rambu-rambu etika dalam bernegara. Para purnawirawan, yang dahulu memegang prinsip “Sapta Marga” dan “Sumpah Prajurit”, seolah merasa negara telah tersesat dalam kepentingan keluarga sempit, mengkhianati semangat reformasi yang dulu mereka perjuangkan.
Baca juga : Bosara Gowa, Kearifan Lokal yang Menjaga Kehormatan
Rocky Gerung menyebut langkah purnawirawan ini sebagai “usaha moral terakhir” untuk mengingatkan bangsa akan prinsip-prinsip dasar bernegara.
“Kalau luka dalam konstitusi ini tidak disembuhkan, ketidakpercayaan publik akan semakin dalam,” katanya.
Akankah suara para purnawirawan ini cukup nyaring untuk mengubah jalannya sejarah? Atau justru akan tenggelam dalam pragmatisme politik yang makin tebal?
Yang jelas, sejarah mencatat, bangsa ini pernah beberapa kali berbelok arah karena suara nurani minoritas yang berani melawan arus.
