IN, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berkisar 2,45%-2,8%. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta yang berlangsung pada Senin (26/02/2024).
“Defisit APBN tersebut selain mempertimbangkan situasi global yang masih penuh ketidakpastian, lebarnya defisit juga mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024,” ucapnya.
Dari hasil keputusan yang telah dibincangkan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan jika semakin lebar defisit APBN maka jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara 2023 hanya Rp1,65% dari PDB.
Menko Perekonomian Sebut Program Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu Per Anak
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengendalikan poros ekonomi Indonesia ditengah situasi ketidakpastian global yang masih sangat tinggi. Misalnya, untuk perang yang belum selesai hingga kejatuhan ekonomi hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antaranya.
“Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga,” jelasnya.
Lalu, yang lebih spesifik lagi, Sri Mulyani harus menyusun penganggaran APBN 2025 untuk mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Pemerintah kini menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
“Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya,” terangnya.
Besaran defisit tersebut akan jadi patokan bagi Kemenkeu untuk merancang belanja dan penerimaan negara pada 2025. Termasuk program dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sementara ini unggul pada perhitungan KPU.
“Semuanya sudah harus masuk di situ, ga ada yg on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan Kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” pungkasnya.
