MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Masalah jalan rusak dan genangan air masih menjadi keluhan sehari-hari warga Makassar, terutama di kawasan permukiman padat dan jalur penghubung antar kecamatan. Persoalan ini bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi, keselamatan, hingga kualitas hidup masyarakat kota.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menempatkan pembenahan infrastruktur dasar sebagai fokus kebijakan. Pendekatan ini diarahkan pada perbaikan jalan lingkungan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penanganan sistem drainase yang selama ini menjadi sumber genangan dan banjir musiman.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar mencatat, selama 2025 sebanyak 105 ruas jalan berhasil diperbaiki melalui pengaspalan menggunakan skema belanja modal. Perbaikan tersebut menyasar jalan lingkungan hingga ruas penghubung yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup lama dan menghambat aktivitas warga.
Selain pengaspalan, peningkatan kualitas jalan juga dilakukan melalui pemasangan paving block. Sebanyak 135 ruas jalan direalisasikan melalui belanja modal, sementara 126 ruas lainnya ditangani melalui program pemeliharaan oleh satuan tugas. Skema ini digunakan untuk menjangkau wilayah permukiman dan akses lokal yang membutuhkan perbaikan bertahap.
Pada sektor drainase, yang kerap menjadi sumber genangan saat hujan, Dinas PU membangun saluran baru di 32 ruas serta merehabilitasi drainase di 84 ruas lainnya. Penanganan ini difokuskan pada kawasan padat penduduk dan titik rawan genangan yang selama ini berdampak langsung pada aktivitas warga.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan di bawah arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Fokusnya adalah infrastruktur dasar yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sepanjang tahun 2025, kami menyelesaikan pekerjaan infrastruktur di ratusan ruas, baik melalui belanja modal maupun pemeliharaan oleh satuan tugas,” kata Zuhaelsi, Jumat (2/1/2026).
Selain pekerjaan utama, Dinas PU juga melakukan penanganan teknis yang kerap luput dari perhatian publik, seperti pembuatan tali-tali air atau saluran pembuang dari badan jalan menuju drainase utama. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah genangan di permukaan jalan sekaligus memperpanjang usia infrastruktur.
Pekerjaan tersebut dilakukan di sejumlah titik strategis, antara lain Jalan Ahmad Yani di depan Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Jenderal Sudirman di kawasan perbankan, Jalan Metro Tanjung Bunga di sekitar Anjungan Pantai Losari, Jalan Andi Djemma, Jalan Riburane, hingga Jalan Monginsidi. Di kawasan timur kota, pembangunan dan pembenahan drainase juga dilakukan di Jalan Andi Tonro, Jalan Poros Sudiang, serta wilayah belakang BTN Tirasa dan Kompleks Green Residence Sudiang.
Penanganan juga diarahkan ke bagian hilir saluran yang bermuara ke Sungai Balang Tonjong, yang selama ini menjadi penyebab genangan di Jalan Poros Paccerakkang. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki daya tampung dan kelancaran aliran air di kawasan tersebut.
Sepanjang 2025, Dinas PU Makassar juga mencatat 408 laporan warga terkait kerusakan jalan dan drainase. Dari jumlah tersebut, 292 laporan berhasil ditindaklanjuti, terdiri atas 137 laporan pengerukan drainase dan 155 laporan perbaikan jalan aspal maupun paving.
Menurut Zuhaelsi, laporan warga menjadi rujukan penting dalam menentukan skala prioritas penanganan. “Aduan masyarakat kami jadikan dasar untuk melihat kebutuhan lapangan, terutama terkait genangan dan kerusakan jalan lingkungan,” ujarnya.
Capaian ini menunjukkan arah kebijakan infrastruktur Kota Makassar yang lebih menekankan pembenahan dari tingkat paling dasar. Jalan lingkungan yang lebih layak, akses yang lebih lancar, serta sistem drainase yang lebih berfungsi menjadi fondasi bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Memasuki 2026, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU menyiapkan sejumlah program lanjutan, di antaranya pembangunan Stadion Untia, Makassar Government Center tahap II, Gedung Dinas Pendidikan, Jalan Kampung Romang Tanggaya, serta akses menuju TPA Tamangapa. Rangkaian program ini menjadi kelanjutan dari upaya membangun kota secara bertahap, dengan Makassar sebagai subjek utama dari dampak kebijakan infrastruktur tersebut. (*/IN)
