MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang memperkuat koordinasi lintas sektor guna menangani banjir secara menyeluruh lewat rapat koordinasi di Balai Kota, Senin (19/05/2025). Kolaborasi ini mengedepankan sinkronisasi data dan kewenangan untuk menentukan solusi jangka panjang yang realistis dan terukur.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuan bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, menyampaikan urgensi strategi terpadu untuk merespons banjir yang kerap melanda wilayah-wilayah rawan seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, dan Jalan AP Pettarani.
BACA JUGA: Infrastruktur Rusak dan Ancaman Banjir Jadi Sorotan DPRD Makassar
Sebagai bagian dari kebijakan mitigasi, Pemkot Makassar mengusulkan pembangunan alur air baru dan kolam retensi di wilayah Sungai Tallo. Namun, tantangan teknis dan anggaran menjadi hambatan signifikan karena jalur tersebut sudah ditempati ratusan rumah warga. Pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur diperkirakan menelan biaya sekitar Rp400 miliar.
“Sejak awal kami melibatkan tim ahli dari Unhas untuk memadukan kajian ilmiah dengan data BBWS, agar solusi yang diambil tepat sasaran dan sesuai kewenangan,” jelas Munafri.
Sebagai alternatif, Pemkot juga tengah mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah di zona genangan dengan estimasi biaya yang setara. Solusi ini diharapkan membuka ruang terbuka untuk kolam retensi sekaligus menjadi langkah permanen dalam pengendalian banjir.
Dalam konteks komunikasi kebijakan, Munafri menyoroti pentingnya regulasi bersama untuk penataan kanal dan saluran air kota. Ia menegaskan bahwa pembersihan kanal tak cukup hanya dengan pengerukan sedimen, tetapi harus menyentuh aspek penertiban bangunan liar, atap kanal, dan sampah yang menghambat fungsi kanal.
“Kita perlu kesepakatan lintas institusi, karena saluran kota banyak yang dijadikan jalan, bahkan tempat buang sampah. Padahal, sudah ada aturan tentang jalur inspeksi,” tegasnya.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menambahkan bahwa pendekatan pengelolaan wilayah sungai harus dilakukan secara integratif. Ia menjelaskan bahwa Wilayah Sungai Pohon, yang mencakup 21 kabupaten dan 3 kota di Sulsel, menjadi fokus utama berdasarkan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015.
Salah satu proyek strategis yang telah berjalan adalah Bendungan Bili-lili, yang tidak hanya berfungsi sebagai konservasi air dan pengendali banjir, tetapi juga menjadi sumber air baku bagi PDAM Makassar. Meski demikian, banjir besar pada Februari 2019 membuktikan bahwa Sungai Jenelata, bukan Sungai Jeneberang, menjadi sumber utama luapan air, karena belum ada sistem pengendalian memadai saat itu.
Proyek-proyek strategis BBWS termasuk pembangunan Kolam Regulasi Nipa-nipa, waduk tunggu Pampang, serta sarana pengendali banjir lainnya, ditargetkan rampung pada 2028 melalui pendanaan pinjaman luar negeri.
Suryadarma menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi aktif dengan pemerintah daerah. “Pendekatan terpadu dari hulu ke hilir mutlak diperlukan. Tidak semua bisa dibangun BBWS sendiri,” ujarnya.
Pemkot dan BBWS kini menyusun perencanaan lima tahunan yang bertahap dan realistis, sebagai bagian dari strategi komunikasi kebijakan yang melibatkan publik dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai solusi banjir berkelanjutan di Kota Makassar. (*/IN)
