BOGOR,inspirasinusantara.id — Tantangan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah masih menjadi pekerjaan besar dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Makassar. Ketidaksinkronan program kerap berdampak pada lambatnya implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.
Isu tersebut menjadi salah satu latar penting kehadiran Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dihadiri 4.473 peserta dari unsur kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Munafri Arifuddin menilai Rakornas 2026 sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang akan berdampak langsung pada kota-kota besar seperti Makassar.
“Rakornas ini penting untuk memastikan arah kebijakan nasional dapat dipahami dan dijalankan secara selaras di daerah, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah,” kata Munafri.
Menurut Munafri, Rakornas 2026 juga menjadi ruang evaluasi atas potensi kendala implementasi kebijakan di daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki pijakan yang jelas dalam mengeksekusi program secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Ia menyebut pemaparan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan sinergi pusat-daerah, sekaligus penyelarasan pelaksanaan pembangunan nasional dengan kondisi riil daerah.
“Arahan Presiden menekankan bahwa pemerintah daerah bukan hanya pelaksana, tetapi mitra strategis dalam memastikan kebijakan nasional benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Munafri Arifuddin.
Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas nasional menjadi perhatian, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional tersebut, dengan penyesuaian kebijakan agar selaras dengan tantangan perkotaan di Makassar.
“Sebagai pemerintah daerah, kami berkomitmen menjalankan arahan Presiden dan memastikan program prioritas nasional dapat diterapkan secara optimal demi kesejahteraan warga Makassar,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya juga memperkenalkan rencana Gerakan Indonesia ASRI, yang menekankan pembangunan lingkungan aman, sehat, bersih, dan indah. Gerakan ini dinilai relevan dengan tantangan perkotaan, termasuk persoalan sampah, penataan ruang, dan kualitas lingkungan hidup.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sendiri merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menuntut konsistensi kebijakan dari pusat hingga daerah.
Kehadiran Munafri Arifuddin dalam Rakornas ini menegaskan posisi Makassar sebagai kota yang aktif membaca arah kebijakan nasional dan menyiapkan diri untuk menyesuaikan strategi pembangunan jangka menengah.
Ke depan, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah menjadi kunci bagi Makassar untuk memaksimalkan peluang pembangunan, sekaligus mengantisipasi tantangan implementasi program nasional di tingkat kota, terutama dalam isu pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.(*/IN)
