MAKASSAR,inspirasinusantara.id— Tekanan urbanisasi, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan layanan dasar menjadi tantangan berkelanjutan bagi Kota Makassar. Pemerintah kota dituntut tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memastikan dampaknya tercermin pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan kerja.
Memasuki satu tahun kepemimpinan sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mencatat sejumlah indikator makro yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan pada 2025 dibandingkan 2024.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Makassar turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 85,23 menjadi 85,66 pada periode yang sama. Angka Harapan Hidup juga naik dari 75,33 tahun menjadi 75,60 tahun.
Di sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah tercatat 15,63 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah 11,59 tahun. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita meningkat dari Rp18,38 juta pada 2024 menjadi Rp18,87 juta pada 2025. Tingkat pengangguran turun dari 9,71 persen menjadi 9,60 persen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, dukungan DPRD, dunia usaha, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Roem, Sabtu (21/2/2026).
Ia menambahkan pembangunan kota tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. “Pembangunan bukanlah kerja satu atau dua orang, tetapi hasil gotong royong seluruh elemen kota,” katanya.
Munafri Arifuddin menempatkan tahun pertama pemerintahannya sebagai fase konsolidasi arah pembangunan yang berfokus pada pemerataan infrastruktur, penguatan pendidikan, layanan kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif. Pemerintah kota, menurutnya, berupaya memastikan kebijakan tidak berhenti pada perencanaan, melainkan berdampak pada kebutuhan dasar warga.
Data BPS menunjukkan perbaikan indikator kesejahteraan berjalan seiring pembenahan infrastruktur dan perluasan layanan publik di berbagai wilayah, termasuk kawasan pinggiran kota. Pemerintah kota menyatakan tren ini menjadi fondasi untuk perencanaan pembangunan berikutnya.
Ke depan, tantangan Makassar terletak pada menjaga konsistensi pertumbuhan yang inklusif di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Keberlanjutan program, akurasi intervensi berbasis data, serta penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan akan menentukan apakah tren positif pada tahun pertama kepemimpinan Munafri Arifuddin dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang.(*/IN)
