MAKASSAR,inspirasinusantara.id— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus mendorong penguatan konektivitas wilayah kepulauan melalui penyediaan transportasi laut yang terintegrasi.
Upaya tersebut kini memasuki tahap konkret setelah Pemerintah Kota Makassar mendapat sinyal dukungan penambahan armada kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Munafri mengungkapkan, satu unit kapal tambahan dalam waktu dekat akan segera masuk tahap penyerahan. Armada ini akan memperkuat layanan transportasi antar pulau yang selama ini masih terbatas.
“Sudah dialokasikan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kapal yang diserahkan,” ujarnya.
Langkah ini diperkuat melalui pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Perhubungan yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Jalan Salodong, Selasa (14/4/2026).
Menurut Munafri, keberadaan transportasi laut yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat masyarakat kepulauan masih sangat bergantung pada moda tradisional yang dikenal sebagai “pete-pete laut”.
“Kapal ini nantinya akan beroperasi seperti pete-pete, dengan trayek tetap yang menghubungkan pulau-pulau,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar telah menyiapkan satu unit kapal percontohan yang akan segera diluncurkan untuk uji coba operasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama lanjutan dengan pemerintah pusat guna menambah armada dan memperkuat sistem layanan transportasi laut secara berkelanjutan.
Munafri menegaskan, program ini tidak hanya berfokus pada mobilitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kepulauan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal.
Rute awal yang direncanakan meliputi jalur dari daratan menuju Pulau Barrang Lompo, kemudian ke Lumu-Lumu, Langkai, Lanjukang, hingga kembali melalui Bonetambung.
“Untuk sementara, layanan kemungkinan beroperasi satu kali dalam sepekan, menyesuaikan dengan anggaran BBM,” ujarnya.
Ia menambahkan, kapal yang digunakan merupakan kapal kayu dengan kapasitas sekitar 25 hingga 30 penumpang, serta kecepatan maksimal sekitar 7 knot.
Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Beberapa wilayah seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang bahkan belum memiliki fasilitas sandar yang memadai.
Namun, respons masyarakat disebut sangat positif. Kehadiran kapal ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang lebih terjangkau, bahkan ditargetkan dapat digratiskan jika dukungan anggaran mencukupi.
“Targetnya bulan Mei sudah bisa soft launching, lalu kita uji coba untuk melihat efektivitas layanan di lapangan,” tambah Rheza.
Dengan penguatan armada dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar optimistis layanan transportasi laut ini akan menjadi solusi strategis dalam membuka akses ekonomi, sosial, dan layanan dasar bagi masyarakat kepulauan.(*/IN)
