Pertalite Dibatasi, Berapa Tambahan Pengeluaran?

MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Jika pembelian Pertalite dibatasi, sebagian warga bisa menghadapi perubahan pengeluaran yang langsung terasa setiap kali mengisi tangki kendaraan. Mereka yang tidak lagi masuk kriteria penerima subsidi kemungkinan harus beralih ke BBM nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.

Pemerintah memang belum menerapkan pembatasan tersebut. Namun, rencana itu kembali mengemuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa BBM subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang berhak.

Bahlil bahkan meminta masyarakat mampu tidak mengambil hak kelompok yang membutuhkan subsidi. “Orang kaya jangan mengambil hak rakyat,” ujarnya dikutip dari cnbcinfonesia.com yang ditayangkan Rabu, 19-08-2026. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil ketika menjelaskan rencana pembatasan BBM subsidi, khususnya Pertalite.

Pemerintah saat ini masih merumuskan kriteria kendaraan dan kelompok masyarakat yang nantinya dapat membeli BBM subsidi. Masalahnya, bagi warga yang nantinya tidak lagi dapat membeli Pertalite, persoalannya bukan hanya soal status penerima subsidi. “Ada tambahan biaya yang harus dibayar ketika beralih ke BBM nonsubsidi,” kata Adi, salah satu warga Makassar yang tercatat sebagai kelompok desil 9.

Selisih Rp6.300 per Liter di Sulsel

Untuk melihat potensi dampaknya, simulasi sederhana bagi pengguna kendaraan di Sulawesi Selatan. Pantauan inspirasinusantara.id harga Pertalite pada Agustus 2026 tercatat Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax di Sulawesi Selatan berada pada Rp16.300 per liter.  Artinya terdapat selisih Rp6.300 per liter.

Jika seseorang menggunakan 20 liter BBM setiap bulan, perhitungannya menjadi:

Dengan demikian, apabila pengguna 20 liter Pertalite per bulan harus beralih seluruhnya ke Pertamax, tambahan pengeluaran mencapai Rp126 ribu per bulan atau Rp1,512 juta per tahun. Ini merupakan simulasi, bukan angka pengeluaran yang pasti akan dialami setiap warga.

Semakin tinggi konsumsi BBM, semakin besar pula tambahan biaya.

Misalnya:

• 20 liter/bulan: tambah Rp126 ribu
• 30 liter/bulan: tambah Rp189 ribu
• 50 liter/bulan: tambah Rp315 ribu
• 60 liter/bulan: tambah Rp378 ribu

Dalam setahun, pengguna 60 liter per bulan akan menghadapi tambahan sekitar Rp4,536 juta, dengan asumsi harga kedua BBM tidak berubah. Harga BBM nonsubsidi sendiri dapat berubah mengikuti kebijakan penyesuaian harga dan kondisi pasar. Pada 1 Agustus 2026, misalnya, Pertamina menurunkan harga Pertamax di sejumlah wilayah.

Bahlil: Subsidi Jangan Dinikmati Orang Kaya

Pemerintah melihat pembatasan sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Bahlil mengatakan pembatasan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi. Sebaliknya, pemerintah ingin mencegah masyarakat yang dinilai mampu ikut menikmati subsidi.

Dalam penjelasannya, Bahlil menyinggung penggunaan kendaraan sebagai salah satu pertimbangan yang sedang dirumuskan pemerintah. Sebelumnya, ia mengatakan pemerintah sedang menyusun kriteria golongan masyarakat dan jenis kendaraan yang dapat membeli Pertalite dikutip dari CNBC Indonesia .

Dengan kata lain, pemerintah tidak semata-mata melihat siapa pemilik kendaraan, tetapi juga sedang merumuskan bagaimana kendaraan dan kondisi sosial ekonomi pemiliknya dapat menjadi dasar pembatasan. Namun, detail final mekanisme tersebut masih harus menunggu keputusan pemerintah.

Desil 9 dan 10 Sebenarnya Siapa?

Pembahasan pembatasan Pertalite sebelumnya juga mengarah pada penggunaan kelompok kesejahteraan, termasuk desil 9 dan 10.

Istilah ini penting karena sering disalahartikan sebagai daftar “orang kaya”.

Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Populasi dibagi menjadi 10 kelompok.

Secara sederhana: Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Desil 9 dan 10 berarti kelompok yang berada pada lapisan atas dalam pemeringkatan kesejahteraan tersebut. Namun, desil bukan sekadar ukuran gaji bulanan.

Penentuan kondisi sosial ekonomi menggunakan berbagai informasi rumah tangga. Karena itu, seseorang tidak semestinya menyimpulkan bahwa semua orang yang berada pada desil 9 atau 10 pasti memiliki tingkat pendapatan atau gaya hidup yang sama.

Ini menjadi penting jika desil nantinya digunakan sebagai dasar menentukan siapa yang boleh membeli BBM subsidi.

Kenapa Pembatasan Bisa Terasa di Dompet?

Perubahan paling sederhana terjadi pada harga per liter.Dengan harga Pertalite Rp10.000 dan Pertamax Sulsel Rp16.300, setiap liter yang berpindah dari Pertalite ke Pertamax berarti tambahan biaya Rp6.300 berdasarkan harga Agustus 2026.

Namun, dampaknya tidak berhenti pada pengisian BBM. Bagi pekerja yang menggunakan kendaraan setiap hari, tambahan biaya transportasi bisa mengurangi ruang pengeluaran untuk kebutuhan lain.

Bagi pelaku usaha kecil yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut barang, tambahan biaya BBM dapat masuk ke biaya operasional. Efek selanjutnya bahkan bisa merambat ke harga barang atau jasa jika pelaku usaha tidak mampu menyerap kenaikan biaya tersebut.

Tetapi perlu dicatat, kenaikan biaya BBM tidak otomatis membuat semua harga barang naik dalam jumlah yang sama. Dampaknya bergantung pada seberapa besar BBM menjadi bagian dari biaya produksi dan distribusi masing-masing usaha.

Masalahnya Bukan Hanya Siapa yang Boleh Membeli

Pemerintah memiliki alasan untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Pernyataan Bahlil bahwa masyarakat mampu tidak seharusnya mengambil hak masyarakat yang membutuhkan menunjukkan arah kebijakan tersebut.

Namun, dari sisi warga, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: Bagaimana pemerintah menentukan seseorang berhak atau tidak berhak? Jika menggunakan data sosial ekonomi, bagaimana memastikan data tersebut sesuai kondisi terbaru? Bagaimana jika kondisi ekonomi sebuah keluarga berubah? Dan jika seseorang tidak lagi dapat membeli Pertalite, apakah tersedia mekanisme untuk mengoreksi data apabila penetapan penerima subsidi ternyata tidak sesuai? Pertanyaan tersebut penting karena pembatasan subsidi akan menyentuh pengeluaran rumah tangga secara langsung.

Kalau Beralih, Siapkan Berapa?

Bagi warga Sulawesi Selatan, simulasi paling sederhana menunjukkan perbedaannya. Jika konsumsi Pertalite mencapai 20 liter per bulan, biaya saat ini sekitar Rp200 ribu.

Dengan konsumsi yang sama dan menggunakan Pertamax seharga Rp16.300 per liter, pengeluaran menjadi Rp326 ribu. Selisihnya Rp126 ribu per bulan. Dalam satu tahun, tambahan tersebut menjadi Rp1,512 juta. Tetapi angka itu dapat lebih besar bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Karena itu, jika pembatasan Pertalite nantinya diberlakukan, dampaknya tidak cukup dihitung dari siapa yang kehilangan akses subsidi. Pemerintah juga perlu melihat berapa besar tambahan biaya yang harus ditanggung rumah tangga dan kelompok pekerja yang terdampak. Sebab subsidi memang perlu tepat sasaran.

Tetapi bagi warga, ukuran keberhasilannya juga sederhana: subsidi tepat sasaran tanpa membuat kelompok yang seharusnya dilindungi justru semakin berat menanggung biaya hidup. (*/IN)