INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, memperoleh dukungan pendidikan, hingga mendapatkan layanan publik. Namun, ketika data yang digunakan berbagai instansi tidak saling terhubung, kebijakan berisiko tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan penting di balik pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada Senin, 12 Oktober 2026, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi undang-undang.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia, Ledia Hanifa Amalia, menilai regulasi tersebut diperlukan untuk membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi dan berkualitas.
Namun, tujuan integrasi bukan berarti seluruh data masyarakat dapat diakses secara bebas. Penggunaan dan pertukaran data tetap harus memperhatikan klasifikasi data serta ketentuan perlindungan data pribadi.
Mengapa Data Pemerintah Perlu Diintegrasikan?
Selama ini, data pemerintah dikumpulkan dan dikelola oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Setiap instansi memiliki kebutuhan serta sistem pengelolaan data masing-masing.
Ketika standar dan sistem tersebut tidak selaras, informasi yang sebenarnya saling berkaitan dapat sulit dipadukan. Akibatnya, pemerintah berpotensi kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat.
Ledia mencontohkan perlunya mengintegrasikan data desil dengan data Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan data lainnya.
Data desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Sementara itu, data program bantuan dan pendidikan digunakan untuk mendukung penentuan penerima manfaat sesuai ketentuan masing-masing program.
Jika data tersebut tidak terhubung dengan baik, pemerintah akan lebih sulit mencocokkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Padahal, ketepatan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sasaran program publik.
Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah diharapkan memiliki standar yang memungkinkan data dari berbagai instansi saling terhubung dan digunakan secara lebih konsisten.
Apa Dampaknya bagi Penyaluran Bansos dan Bantuan Pendidikan?
Salah satu dampak yang paling dekat dengan masyarakat adalah potensi perbaikan penyaluran bantuan sosial dan program pendidikan.
Integrasi data dapat membantu pemerintah mencocokkan informasi mengenai kondisi kesejahteraan rumah tangga dengan data yang digunakan dalam program bantuan. Dengan informasi yang lebih lengkap, proses penentuan sasaran diharapkan menjadi lebih akurat.
Sebagai contoh, data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dipadukan dengan data penerima PKH atau program bantuan pendidikan. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menilai kesesuaian penerima dengan kriteria program yang berlaku.
Namun, integrasi data tidak otomatis menjamin seluruh persoalan penyaluran bantuan akan selesai. Akurasi tetap bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan, pembaruan informasi, keseragaman standar, serta proses verifikasi di lapangan.
Jika data awal tidak akurat atau tidak diperbarui, penggabungan sistem saja belum tentu menghasilkan keputusan yang tepat. Karena itu, penguatan tata kelola data perlu berjalan bersama mekanisme koreksi ketika ditemukan informasi yang keliru.
Bagi masyarakat, manfaat nyata dari regulasi ini pada akhirnya perlu terlihat dari proses pelayanan yang lebih tepat sasaran dan berkurangnya persoalan akibat ketidaksesuaian data.
Integrasi Data Bukan Berarti Semua Informasi Bisa Diakses
Di balik manfaat integrasi, terdapat persoalan yang tidak kalah penting: bagaimana menjaga keamanan informasi masyarakat.
Data pemerintah dapat memuat informasi yang berbeda tingkat sensitivitasnya. Karena itu, Ledia menegaskan bahwa integrasi Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh data dapat dibuka atau dipertukarkan secara bebas.
Menurut penjelasannya, data dalam sistem tersebut memiliki klasifikasi, termasuk data terbuka, terbatas, dan tertutup. Pertukaran informasi harus mengikuti klasifikasi serta ketentuan perlindungan data yang berlaku.
Pembedaan ini penting karena kebutuhan pemerintah untuk menghubungkan data tidak menghapus hak masyarakat atas privasi. Informasi yang digunakan untuk menyusun kebijakan harus tetap dikelola sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Ledia juga mengingatkan agar data masyarakat tidak diperjualbelikan. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan data Indonesia dan memastikan pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan perlindungan data pribadi.
Dengan demikian, keberhasilan Satu Data Indonesia tidak cukup diukur dari banyaknya sistem yang terhubung. Keamanan akses, pembatasan penggunaan, dan pertanggungjawaban pengelola data juga menjadi bagian penting dari penerapannya.
Bagaimana Data Masyarakat Akan Dikelola?
Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh basis data pemerintah harus dipindahkan secara fisik ke satu tempat. Pengumpulan data tetap dilakukan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemerintah desa dan kelurahan dengan menggunakan standar yang ditetapkan.
Ledia menekankan pentingnya keberadaan wali data hingga tingkat desa dan kelurahan. Peran ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas, standar, keamanan, dan klasifikasi data yang dikelola.
Sistem juga perlu memiliki interoperabilitas, yakni kemampuan untuk menghubungkan dan mempertukarkan data antarsistem sesuai ketentuan yang berlaku.
Agar proses tersebut berjalan, data dari berbagai instansi harus menggunakan standar dan klasifikasi yang selaras. Tanpa keseragaman, informasi yang dikumpulkan dengan cara berbeda dapat sulit dicocokkan meskipun tersedia dalam sistem digital.
Karena itu, penerapan Satu Data Indonesia tidak hanya bergantung pada teknologi. Kesiapan aparatur, kualitas pencatatan di tingkat daerah, dan konsistensi penerapan standar juga menentukan keberhasilannya.
Tantangan Berikutnya: Akurasi, Pengawasan, dan Perlindungan Privasi
Pengesahan undang-undang merupakan tahap penting dalam membangun tata kelola data nasional. Namun, dampaknya akan ditentukan oleh bagaimana ketentuan tersebut dijalankan oleh instansi yang mengelola data.
Pemerintah perlu memastikan bahwa data yang digunakan untuk mengambil keputusan selalu relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pembaruan serta koreksi juga penting agar masyarakat memiliki jalan untuk memperbaiki informasi yang tidak sesuai.
Pada saat yang sama, sistem pertukaran data harus disertai pengamanan yang memadai. Semakin banyak sistem terhubung, semakin penting pula pengaturan hak akses, pemantauan penggunaan data, dan penanganan ketika terjadi penyalahgunaan.
Undang-Undang Satu Data Indonesia juga harus berjalan selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan pemerintah atas data tidak mengabaikan hak masyarakat.
Bagi warga, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah data pemerintah sudah terintegrasi. Hal yang lebih penting adalah apakah integrasi tersebut membuat layanan publik semakin tepat sasaran, sementara informasi pribadi tetap terlindungi.
Jika tata kelolanya berjalan baik, Satu Data Indonesia dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai jika kualitas data, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan privasi dijalankan secara konsisten. (*/IN)
