INSPIRASINUSANTARA.ID — Keterbatasan akses pasar internasional masih menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Di tengah perlambatan pertumbuhan ekspor, peluang baru terbuka setelah komitmen perdagangan senilai Rp450 miliar tercatat melalui Sulawesi Investment and Business Forum (SIBF) 2026.
Komitmen tersebut melibatkan 31 UMKM dengan 44 calon pembeli dari 20 negara. Kerja sama ini diharapkan memperluas pemasaran produk lokal sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha daerah dalam perdagangan internasional.
Capaian itu menjadi bagian dari SIBF 2026 yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Claro Makassar. Forum yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah tersebut mempertemukan pelaku usaha, investor, lembaga pembiayaan, dan mitra perdagangan.
Selain peluang ekspor, tujuh UMKM juga memperoleh akses pemasaran melalui jaringan ritel modern. Namun, nilai Rp450 miliar tersebut masih berupa komitmen perdagangan, bukan keseluruhan transaksi ekspor yang telah terealisasi.
Komitmen Ekspor UMKM Buka Peluang Pasar Baru
Keterlibatan pembeli dari 20 negara menunjukkan adanya peluang perluasan pasar bagi produk UMKM Sulampua.
Bagi pelaku usaha, akses langsung kepada pembeli internasional dapat membantu memperpendek proses pencarian mitra dagang dan membuka kesempatan memperoleh pesanan dalam skala lebih besar.
Meski demikian, keberhasilan menembus pasar ekspor tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan awal.
Pelaku UMKM tetap harus memenuhi persyaratan kualitas produk, kapasitas produksi, kesinambungan pasokan, hingga ketentuan perdagangan negara tujuan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, menilai penguatan pasar ekspor perlu berjalan seiring dengan peningkatan investasi.
“Perkembangan ini menunjukkan pentingnya menjaga momentum investasi sekaligus memperluas akses pasar ekspor untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Rizki.
Peluang perdagangan yang tercipta melalui forum tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk membangun hubungan bisnis jangka panjang.
Jika komitmen berlanjut menjadi pesanan dan pengiriman barang, manfaatnya berpotensi dirasakan oleh pelaku usaha, pemasok bahan baku, serta tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi.
Ekspor Sulawesi Melambat, Investasi Justru Menguat
Penguatan akses pasar internasional menjadi penting ketika pertumbuhan ekspor Sulawesi menunjukkan perlambatan.
Berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia dalam SIBF 2026, perekonomian Sulawesi tumbuh 4,36 persen pada triwulan II 2026.
Pada periode yang sama, pertumbuhan investasi meningkat dari 6,7 persen menjadi 8,1 persen.
Sebaliknya, pertumbuhan ekspor melambat dari 8,3 persen menjadi 2,3 persen.
Perbedaan arah pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi perlu diikuti penguatan kapasitas perdagangan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Dalam konteks ini, perluasan akses ekspor menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan permintaan terhadap produk lokal.
Namun, bertambahnya peluang pasar tidak otomatis menghasilkan peningkatan ekspor apabila pelaku usaha belum mampu memenuhi kebutuhan pembeli secara konsisten.
Karena itu, pendampingan UMKM perlu mencakup penguatan produksi, standardisasi mutu, akses pembiayaan, dan kesiapan memenuhi kontrak perdagangan.
SIBF 2026 Tawarkan 43 Proyek Investasi
Selain memfasilitasi perdagangan UMKM, SIBF 2026 juga mempromosikan 43 proyek investasi potensial dari seluruh provinsi di Sulawesi.
Forum tersebut melibatkan sekitar 350 peserta dari unsur pemerintah, lembaga investasi, sektor pembiayaan, pemilik proyek, hingga mitra bisnis domestik dan internasional.
Sebanyak 98 pertemuan bisnis langsung dijadwalkan dengan melibatkan lebih dari 30 calon investor.
Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan proyek dengan minat investasi dari pelaku usaha.
Meski demikian, promosi proyek belum dapat disamakan dengan investasi yang telah masuk ke daerah.
Rizki menegaskan bahwa keberhasilan forum investasi harus dilihat dari tindak lanjut dan realisasi kerja sama.
“SIBF bukan menjadi akhir dari proses promosi, melainkan langkah awal menuju realisasi yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Sulawesi,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, penyelenggaraan forum pada tahun sebelumnya menghasilkan 24 komitmen investasi dengan potensi nilai Rp8,55 triliun serta komitmen ekspor Rp228 miliar.
Jika dibandingkan dengan angka tersebut, komitmen ekspor Rp450 miliar pada 2026 meningkat sekitar 97,4 persen.
Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya nilai kesepakatan perdagangan yang tercatat dalam forum. Namun, besarnya komitmen belum menggambarkan nilai ekspor yang benar-benar telah dikirim dan dibayar.
Salah satu proyek yang pernah dipromosikan melalui forum sebelumnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo 2 di Kabupaten Jeneponto. Proyek tersebut dilaporkan telah memasuki proses tender dengan PT PLN (Persero).
Hilirisasi Produk Lokal Jadi Tantangan Sulsel
Selain akses pasar, peningkatan nilai tambah komoditas menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi Sulawesi Selatan.
Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Since Erna Lamba, menekankan pentingnya hilirisasi agar daerah tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah.
Sulawesi Selatan memiliki potensi produksi pada sektor perikanan, rumput laut, kakao, dan kelapa sawit.
Data yang disampaikan dalam forum menunjukkan produksi perikanan tangkap Sulawesi Selatan mencapai 512.484 ton, dengan potensi sekitar 1,1 juta ton. Sementara itu, produksi rumput laut tercatat mencapai 4,01 juta ton.
Di sektor perkebunan, produksi kakao Sulawesi Selatan mencapai sekitar 79,74 ribu ton, sedangkan produksi kelapa sawit pada 2025 tercatat sekitar 105,9 ribu ton.
Besarnya produksi komoditas tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan industri pengolahan yang menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi.
Misalnya, rumput laut dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri pangan dan kosmetik, sementara kakao dapat diolah menjadi berbagai produk makanan.
Pengembangan industri pengolahan juga berpotensi memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat di daerah penghasil komoditas.
“Sulawesi Selatan bukan sekadar penonton, melainkan pemain kunci,” kata Since.
Meski demikian, hilirisasi membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, serta kepastian pasar.
Tanpa dukungan tersebut, peningkatan produksi bahan baku belum tentu diikuti pertumbuhan nilai ekonomi yang diterima pelaku usaha lokal.
Infrastruktur Jalan Diharapkan Mendukung Distribusi Produk
Peningkatan daya saing produk daerah juga berkaitan dengan kelancaran distribusi barang.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran Rp3,7 triliun untuk program pembangunan multiyears periode 2025–2027.
Program tersebut mencakup penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Dalam kegiatan ekonomi, kondisi jalan memengaruhi waktu pengiriman, biaya logistik, dan akses produsen menuju pusat perdagangan.
Bagi pelaku UMKM di luar kawasan perkotaan, infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar pengiriman bahan baku maupun produk jadi.
Namun, dampaknya terhadap biaya distribusi tetap perlu diukur berdasarkan perkembangan infrastruktur dan kondisi rantai pasok di masing-masing wilayah.
Realisasi Ekspor Jadi Penentu Manfaat bagi UMKM
Komitmen ekspor Rp450 miliar menjadi peluang bagi UMKM Sulampua untuk memperluas pasar di luar negeri.
Akan tetapi, manfaat ekonomi yang lebih luas baru dapat dinilai ketika kesepakatan tersebut ditindaklanjuti melalui kontrak, produksi, pengiriman barang, dan pembayaran.
Keberhasilan program juga perlu dilihat dari jumlah UMKM yang benar-benar mampu melakukan ekspor secara berkelanjutan.
Selain itu, keterlibatan tujuh UMKM dalam jaringan ritel modern membuka peluang perluasan pemasaran di pasar domestik.
Penguatan pasar dalam negeri dan ekspor dapat menjadi dua jalur pengembangan usaha yang saling melengkapi.
Bagi pemerintah dan lembaga pendukung, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku UMKM memperoleh pendampingan setelah forum berakhir.
Pendampingan tersebut diperlukan agar peluang perdagangan tidak berhenti pada pertemuan bisnis, tetapi berkembang menjadi transaksi yang memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan perekonomian daerah.
Dengan demikian, keberhasilan SIBF 2026 tidak hanya akan ditentukan oleh besarnya nilai komitmen ekspor maupun jumlah proyek yang ditawarkan, tetapi juga oleh realisasi kerja sama dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha lokal. (*/IN)
