INSPIRASINUSANTARA.ID — Keterjangkauan biaya perjalanan dan keterbatasan akses transportasi antardaerah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan layanan angkutan massal bersubsidi dan konektivitas penerbangan untuk memperluas pilihan transportasi bagi warga.
Kebijakan tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2026 kategori Innovation for Public Service, subkategori Inovasi Layanan Transportasi Publik yang Terjangkau dan Terintegrasi.
Penghargaan yang diselenggarakan tvOne itu diberikan kepada Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Penganugerahan berlangsung di Studio tvOne, The Convergence Indonesia, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin malam (26/10/2026).
Gubernur Sulsel diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ishaq Iskandar.
Penghargaan tersebut berkaitan dengan pengembangan transportasi publik yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan layanan, tetapi juga keterjangkauan tarif dan perluasan akses perjalanan masyarakat.
Tarif Trans Sulsel Rp2.000, Ringankan Biaya Mobilitas
Salah satu program yang menjadi bagian dari inovasi transportasi Sulsel adalah Andalan Trans Sulsel, layanan angkutan massal yang dikembangkan melalui kerja sama Pemprov Sulsel dengan Perum DAMRI.
Layanan ini beroperasi di kawasan metropolitan Mamminasata untuk mendukung mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan antarkawasan.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Sulsel yang dipublikasikan pada Juni 2026, jumlah pengguna Trans Sulsel mencapai 1,15 juta penumpang sepanjang Juni 2025 hingga Juni 2026.
Selama periode tersebut, operasional layanan didukung 37 armada bus yang melayani tiga koridor.
Dari sisi keterjangkauan, tarif Trans Sulsel ditetapkan sebesar Rp4.600 untuk penumpang umum.
Sementara itu, pelajar, mahasiswa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dapat menggunakan layanan dengan tarif khusus Rp2.000 per perjalanan sesuai ketentuan.
Perbedaan tarif tersebut memberikan pilihan angkutan dengan biaya lebih rendah bagi kelompok pengguna tertentu, terutama masyarakat yang membutuhkan transportasi untuk aktivitas rutin.
Sebagai gambaran, pengguna dengan tarif khusus yang melakukan perjalanan pulang-pergi selama 22 hari dalam sebulan mengeluarkan biaya Rp88.000 untuk tiket bus.
Perhitungan tersebut belum termasuk biaya perjalanan tambahan menuju atau dari halte.
Selain pengaturan tarif, Pemprov Sulsel mulai menerapkan pembayaran nontunai secara bertahap sejak April 2026.
Pengembangan sistem pembayaran ini menjadi bagian dari pembenahan layanan transportasi massal, meskipun kemudahan penggunaannya tetap bergantung pada kesiapan fasilitas dan akses masyarakat terhadap metode pembayaran yang tersedia.
Subsidi Penerbangan Perluas Akses Wilayah Kepulauan
Persoalan konektivitas transportasi di Sulawesi Selatan tidak hanya berkaitan dengan perjalanan darat.
Wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan penerbangan komersial juga menghadapi tantangan dalam memperoleh akses perjalanan yang terjangkau.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemprov Sulsel mengembangkan subsidi penerbangan pada sejumlah rute.
Program ini mencakup konektivitas Makassar–Bone, Makassar–Selayar, Makassar–Balikpapan melalui Bone, serta Makassar–Kendari melalui Bone.
Salah satu rute yang mendapat perhatian adalah penerbangan Makassar–Selayar.
Melalui kerja sama dengan maskapai Fly Jaya, layanan penerbangan menuju Kepulauan Selayar kembali tersedia. Pada Maret 2026, rute tersebut dilaporkan beroperasi tiga kali dalam sepekan.
Dampak yang diharapkan dari subsidi ini adalah berkurangnya beban biaya perjalanan masyarakat.
Harga tiket Makassar–Selayar yang sebelumnya dapat mencapai Rp700 ribu hingga Rp1 juta dilaporkan turun menjadi sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu.
Dengan demikian, selisih harga tiket dapat mencapai ratusan ribu rupiah untuk satu perjalanan, bergantung pada tarif awal dan ketentuan penerbangan.
Bagi masyarakat kepulauan, ketersediaan penerbangan dengan tarif lebih terjangkau dapat memperluas pilihan perjalanan menuju pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan di Makassar.
Konektivitas udara juga berpotensi mendukung aktivitas perdagangan, kunjungan wisatawan, serta mobilitas masyarakat antardaerah.
Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kesinambungan subsidi, ketersediaan jadwal penerbangan, dan kemampuan masyarakat mengakses layanan.
Jalan dan Jembatan Jadi Penopang Konektivitas
Selain pengembangan angkutan massal dan penerbangan bersubsidi, Pemprov Sulsel juga menjalankan pembangunan serta penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, terutama untuk mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi barang.
Keberadaan jaringan jalan yang memadai berperan dalam menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
Dalam konteks transportasi publik, kualitas infrastruktur jalan juga memengaruhi kelancaran operasional angkutan darat.
Karena itu, pengembangan transportasi yang terintegrasi membutuhkan dukungan infrastruktur serta keterhubungan layanan antarmoda.
Meski demikian, penghargaan yang diterima Pemprov Sulsel belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan layanan transportasi.
Penilaian terhadap manfaat kebijakan bagi warga juga memerlukan indikator seperti ketepatan waktu, jangkauan pelayanan, keterjangkauan biaya, serta keberlanjutan operasional.
Pemprov Sulsel Didorong Perluas Akses Transportasi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Ishaq Iskandar, menyampaikan apresiasi atas pengakuan nasional terhadap program pemerintah daerah.
“Syukur Alhamdulillah, program-program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Ibu Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus mendapat apresiasi di tingkat nasional,” kata Ishaq.
Menurut Ishaq, penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi untuk melanjutkan pengembangan layanan transportasi yang terjangkau dan memperluas akses masyarakat.
Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2026 sendiri merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan tvOne bagi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, tokoh nasional, dan sektor swasta.
Pada penyelenggaraan kelima yang mengangkat tema Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045, penentuan penerima penghargaan disebut melalui proses kurasi, verifikasi, dan analisis dengan melibatkan tenaga ahli serta panelis dari Universitas Bakrie.
Direktur Bisnis, Marketing, Sales & Programming sekaligus Acting CEO tvOne, Maria Goretti Limi, menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi dan kolaborasi berbagai pihak.
“Menciptakan sebuah inovasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan keberanian, ketangguhan, serta pemikiran visioner untuk melahirkan karya dan solusi nyata,” kata Maria.
Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, keberlanjutan program transportasi menjadi aspek penting setelah penghargaan tersebut.
Tarif angkutan massal yang terjangkau, penerbangan bersubsidi, serta konektivitas jalan dan jembatan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas apabila didukung layanan yang konsisten dan menjangkau kebutuhan mobilitas warga.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bagi Pemprov Sulsel adalah memastikan inovasi transportasi tidak hanya memperoleh pengakuan, tetapi juga menghasilkan perbaikan akses dan keterjangkauan perjalanan yang dapat dirasakan masyarakat. (*/IN)
