INSPIRASINUSANTARA. ID — Pemilik dan pengelola bangunan gedung perlu memastikan bangunannya memenuhi persyaratan keselamatan sebelum digunakan. Salah satu instrumen yang mengatur kelayakan tersebut adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan itu, Distaru Makassar menggelar sosialisasi SLF di Hotel Maxone Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan bertema “SLF sebagai Instrumen Legalitas dan Keselamatan Bangunan Gedung” tersebut diikuti sekitar 100 peserta. Mereka berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Makassar, pemerintah setempat, penyedia jasa konsultansi, hingga perwakilan media.
Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, S.E., membacakan sambutan Kepala Distaru Makassar, Dr. Ir. Ar. H. Muh. Fuad Azis DM, ST., M.Si., IAI., IAP.
Dalam sambutan tersebut, pemerintah menekankan bahwa bangunan gedung memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
“Penyelenggaraan bangunan gedung tidak cukup hanya memastikan bangunan selesai dibangun dan dapat digunakan. Setiap bangunan perlu memenuhi persyaratan teknis dan administratif agar penggunaannya aman dan sesuai fungsi yang ditetapkan,” ujar Andi Zainal saat membacakan sambutan tersebut.
SLF Bukan Sekadar Dokumen Administrasi
Sertifikat Laik Fungsi merupakan dokumen yang berkaitan dengan kelayakan sebuah bangunan untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya. Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif menjadi bagian penting sebelum bangunan digunakan.
Dalam sambutan Kepala Distaru, SLF ditegaskan bukan sekadar formalitas perizinan. Dokumen ini menjadi instrumen untuk memastikan standar keandalan bangunan terpenuhi.
Artinya, pemilik dan pengelola gedung perlu memperhatikan kondisi serta persyaratan bangunan, bukan hanya menyelesaikan proses konstruksi. Aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna juga menjadi bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung.
Distaru Makassar Dorong Kepatuhan PBG dan SLF
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Makassar mendorong pemilik bangunan, pengelola gedung, pelaku usaha, dan masyarakat memahami ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta SLF.
Kedua instrumen itu memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan bangunan gedung. PBG berkaitan dengan persetujuan pembangunan atau perubahan bangunan, sedangkan SLF berkaitan dengan kelayakan fungsi bangunan sebelum dimanfaatkan.
Pemahaman terhadap kedua ketentuan tersebut penting bagi pihak yang membangun, mengelola, maupun menggunakan gedung. Kepatuhan administrasi perlu berjalan seiring dengan pemenuhan standar teknis bangunan.
Pemkot Makassar menempatkan edukasi mengenai PBG dan SLF sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola bangunan di wilayah kota.
Langkah tersebut juga dikaitkan dengan visi MULIA, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan berkesinambungan. (*/IN)
