INSPIRASINUSANTARA.ID — Distaru Makassar masih melakukan pendataan dan verifikasi kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap bangunan di wilayah kota. Dari lebih 390 ribu bangunan yang tercatat sementara, sekitar 37 persen telah teridentifikasi memiliki dokumen persetujuan tersebut.
Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Dr. Muh. Fuad Azis, menyampaikan data tersebut pada Senin (19/10/2026). Ia mengatakan proses pendataan masih berlangsung untuk memastikan jumlah bangunan yang telah mengantongi PBG.
Persoalan kepemilikan PBG berkaitan dengan kepastian administrasi bangunan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta perubahan fungsi bangunan. Di sisi lain, Distaru Makassar juga mengembangkan pelayanan perizinan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Hingga Oktober 2026, realisasi retribusi PBG mencapai Rp21,38 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 98 persen dari target perubahan anggaran sebesar Rp21,8 miliar.
“Kalau mengacu pada anggaran pokok sebesar Rp11,6 miliar, realisasi kita sudah lebih dari 181 persen,” ujar Fuad.
Distaru Makassar Permudah Pengurusan PBG
Pengurusan PBG dilakukan melalui SIMBG. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu memenuhi persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) apabila dipersyaratkan.
Fuad menjelaskan, proses penerbitan PBG melalui SIMBG memiliki jangka waktu sekitar 28 hari sesuai ketentuan. Namun, pemenuhan persyaratan tata ruang dapat melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal.
Untuk mempercepat koordinasi, Pemkot Makassar mempertemukan perangkat daerah terkait dengan instansi vertikal. Fuad menyebut langkah tersebut dilakukan setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong koordinasi lintas lembaga.
Distaru juga menyediakan pendampingan bagi warga yang mengalami kendala saat mengajukan permohonan. Pendampingan diperlukan, antara lain, ketika pemohon keliru memilih kategori perizinan.
“Kadang masyarakat ingin mengurus sendiri, tetapi keliru memilih kategori. Seharusnya untuk rumah tinggal, justru masuk ke perizinan berusaha,” jelas Fuad.
Ia mengatakan pendampingan diberikan agar masyarakat memahami sistem dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Retribusi PBG Capai Rp21,38 Miliar
Selain pelayanan perizinan, Distaru Makassar mencatat realisasi retribusi PBG sebesar Rp21,38 miliar. Angka ini melampaui target awal dalam anggaran pokok sebesar Rp11,6 miliar.
Fuad mengatakan target awal tersebut telah tercapai pada April 2026. Distaru kemudian mengusulkan penambahan target menjadi Rp21,8 miliar berdasarkan potensi pendapatan dan perhitungan yang disiapkan.
Strategi optimalisasi pendapatan mencakup pendekatan jemput bola, penagihan retribusi yang menjadi hak pemerintah daerah, serta peningkatan kemudahan pelayanan.
Fuad menyampaikan optimisme bahwa realisasi retribusi dapat mencapai 100 persen dari target perubahan anggaran pada November 2026.
Ia juga membandingkan biaya pengurusan PBG dengan mekanisme Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya.
“Kalau dulu IMB nilainya Rp60 juta, sekarang PBG untuk bangunan dengan perhitungan yang setara bisa sekitar Rp31 juta. Jadi, ada penyesuaian tarif yang lebih rendah,” ungkapnya.
Distaru Makassar Awasi Perubahan Fungsi Bangunan
Pengawasan bangunan menjadi bagian lain dari tugas Distaru Makassar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen PBG yang diterbitkan.
Salah satu perhatian pengawasan adalah perubahan fungsi bangunan. Contohnya, rumah tinggal yang dialihkan menjadi kafe atau rumah kos tanpa menyesuaikan persetujuan bangunannya.
Fuad menyebut Distaru mengerahkan 56 personel yang dibagi ke dalam tiga kelompok tugas. Personel tersebut mendukung pengawasan, penertiban, dan pendampingan.
Jika ditemukan perubahan yang tidak sesuai dengan dokumen persetujuan, pemilik diminta melakukan penyesuaian perizinan. Persyaratan tersebut juga berkaitan dengan proses lanjutan, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Distaru turut berkoordinasi dengan perangkat daerah lain untuk memastikan persyaratan PBG terpenuhi sebelum izin operasional usaha diterbitkan sesuai ketentuan.
Sebanyak 18 Surat Penyegelan Terbit Sepanjang 2026
Dalam penanganan pelanggaran bangunan, Distaru Makassar telah menerbitkan sekitar 18 surat penyegelan sepanjang 2026.
Pelanggaran yang ditemukan meliputi pembangunan tanpa PBG, pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen persetujuan, serta perubahan fungsi bangunan.
Fuad menjelaskan, penanganan pelanggaran dilakukan secara bertahap. Tahapannya meliputi teguran, penyegelan, hingga rekomendasi pembongkaran sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing instansi.
Pelaksanaan penindakan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bagian hukum, dan perangkat daerah terkait.
Salah satu dasar penindakan yang disebut Fuad adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024, sepanjang pelanggaran yang ditemukan termasuk dalam ketentuan peraturan tersebut.
“Kami melaporkan pelanggaran untuk ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait. Ada prosedur yang harus dilalui, mulai dari teguran hingga tindakan lanjutan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pendataan bangunan, pelayanan perizinan digital, dan pengawasan lapangan masih menjadi bagian dari pekerjaan Distaru Makassar. Pemerintah kota juga mendorong pemilik bangunan memenuhi persyaratan PBG agar pembangunan dan pemanfaatan bangunan sesuai ketentuan tata ruang serta peraturan bangunan gedung. (*/IN)
