INSPIRASINUSANTARA.ID — Warga dan pelaku usaha di Makassar perlu memperhatikan peruntukan lahan sebelum membangun atau menjalankan kegiatan usaha. Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043 mengatur kesesuaian pemanfaatan ruang, termasuk kegiatan usaha di kawasan permukiman.
Ketentuan ini menjadi salah satu materi dalam sosialisasi yang digelar Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar di Hotel Ibis Styles Sam Ratulangi, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan instansi pemerintah, camat, lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), akademisi, dan tokoh masyarakat.
Bagi warga, aturan zonasi penting dipahami sebelum mengubah rumah menjadi tempat usaha atau memanfaatkan lahan untuk kegiatan tertentu. Kepemilikan tanah tidak serta-merta memberikan kebebasan untuk menjalankan semua jenis kegiatan di atasnya.
Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Sulawesi Selatan, Firdaus Yusuf, menjelaskan bahwa Perda RTRW menjadi dasar pengendalian pertumbuhan kota sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.
Ia mencontohkan usaha laundry, pertokoan, dan perkantoran di kawasan permukiman. Kegiatan tersebut masuk kategori pemanfaatan ruang bersyarat sehingga pemohon perlu memenuhi ketentuan teknis sesuai karakter kegiatan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
“Untuk usaha bersyarat seperti laundry di zona perumahan, pemohon perlu melengkapi dokumen komitmen teknis, misalnya pengelolaan limbah atau AMDAL/UKL-UPL sederhana agar tidak mencemari lingkungan sekitar,” kata Firdaus.
Ia juga menyebut ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) telah diatur dalam Perda tersebut. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan batas pemanfaatan lahan dan luas bangunan yang dapat dikembangkan.
Pengawasan tata ruang memasuki tahap pengendalian
Kepala Distaru Makassar, Muh. Fuad Aziz, mengatakan sosialisasi Perda RTRW telah memasuki tahun kedua. Setelah dokumen perencanaan ditetapkan untuk periode 2024–2043, pemerintah kini memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan.
“Sekarang dunianya pengendalian. Setelah perencanaan selesai, tentu kita tidak akan pernah berhenti di dalam melakukan penguatan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat serta seluruh stakeholder terhadap peraturan daerah ini,” ujarnya.
Menurut Fuad, pengawasan dan penertiban membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Bagi pemilik bangunan dan pelaku usaha, penguatan pengawasan ini berarti kesesuaian antara rencana pembangunan, dokumen persetujuan, dan kondisi di lapangan perlu diperhatikan. Perubahan fungsi atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai aturan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengendalian tata ruang.
Perizinan usaha mencakup tata ruang, lingkungan, dan bangunan
Dalam pemaparannya, Firdaus menjelaskan bahwa proses perizinan kegiatan usaha mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Pelaku usaha perlu memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan sesuai klasifikasi kegiatan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai ketentuan.
KKPR menjadi acuan untuk memastikan rencana kegiatan sesuai dengan peruntukan ruang. Sementara itu, persetujuan lingkungan berkaitan dengan pengelolaan dampak kegiatan. PBG dan SLF mengatur aspek persetujuan pembangunan serta kelaikan fungsi bangunan.
Firdaus menyebut perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya turut menyederhanakan mekanisme perizinan. Ia menjelaskan bahwa perizinan dibedakan menjadi kegiatan berusaha dan nonberusaha.
Ia juga menyampaikan bahwa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan nilai investasi di bawah Rp5 miliar memperoleh kemudahan dalam proses KKPR. Sementara itu, kegiatan dengan investasi di atas Rp5 miliar atau berskala strategis perlu memperhatikan kesesuaian zonasi dalam RTRW.
Namun, kemudahan tersebut tetap bergantung pada jenis kegiatan, ketentuan zonasi, dan persyaratan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan persyaratan melalui sistem perizinan resmi sebelum memulai kegiatan.
RDTR disiapkan untuk memperjelas ketentuan zonasi
Selain sosialisasi Perda RTRW, Pemkot Makassar juga sedang memproses dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Fuad menyampaikan bahwa dokumen tersebut dijadwalkan memasuki tahap lintas sektoral pada 24 November 2026.
RDTR nantinya akan terintegrasi secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan ketentuan perizinan berbasis ITBX.
Integrasi tersebut diharapkan memperjelas kesesuaian kegiatan dengan ketentuan zonasi. Bagi warga dan pelaku usaha, informasi yang lebih terperinci dapat menjadi acuan sebelum mengajukan rencana pemanfaatan ruang.
Fuad juga mengajak masyarakat mendukung penataan kota melalui kebiasaan sehari-hari. Beberapa hal yang ia tekankan antara lain tertib memarkir kendaraan, mengelola sampah, menggunakan ruang sesuai peruntukan, dan mendukung kelancaran lalu lintas serta transportasi massal.
Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar mendorong masyarakat memahami bahwa RTRW bukan hanya dokumen perencanaan pemerintah. Aturan tersebut menjadi pedoman bersama dalam menentukan pemanfaatan lahan, mengendalikan pembangunan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan kota. (*/IN)
