MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel)) merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna merespons gejolak ekonomi global dan menjaga pertumbuhan daerah.
Hal ini disampaikan dalam forum Sulsel Talk Triwulan II 2025 bertajuk “Ekonomi Sulsel di Pusaran Perang Dagang Global 2.0: Menakar Risiko, Menjemput Peluang” yang digelar di Makassar, Selasa, 14 Mei 2025.
Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan ekonomi global yang dibayangi konflik geopolitik dan perang dagang berdampak pada perlambatan ekonomi nasional dan daerah.
Rizki menyoroti penurunan kinerja ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan pertama 2025, terutama dari sisi sektor konstruksi.
“Penurunan sektor konstruksi menjadi perhatian. Kami merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan dan rumah sakit,” ujar Rizki.
Dorong Ekspor dan Peremajaan Kakao
Selain sektor konstruksi, BI Sulsel menilai kinerja ekspor komoditas unggulan seperti rumput laut perlu didorong lewat perluasan pasar. Salah satunya melalui kerja sama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik.
“Khusus rumput laut, peluang ekspor ke Australia melalui skema SEAPAC perlu dimaksimalkan,” kata Rizki.
Untuk sektor pertanian dan perkebunan, Rizki mendorong percepatan program peremajaan tanaman kakao tua, pembangunan irigasi teknis, serta penguatan program mandiri benih sebagai langkah strategis menjaga produktivitas.
Baca juga: Dilema Ketertiban dan Ekonomi Jalanan Kota Makassar
Baca juga: Bank Indonesia dan LPS Perkuat Sinergi Perbankan Digital di Sulsel
Strategi Pengendalian Inflasi
Dalam isu pengendalian inflasi, BI Sulsel menekankan pentingnya stabilisasi harga pangan. Rizki menyebutkan cabai dan bandeng sebagai komoditas yang perlu perhatian khusus.
“Kami merekomendasikan perluasan area tanam cabai dan bantuan budidaya bandeng di wilayah pesisir seperti Pangkep,” ujarnya.
Selain itu, operasi pasar murah disarankan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024.
Rizki juga mengusulkan pemberian subsidi ongkos distribusi bagi pelaku usaha yang menjual komoditas di bawah harga pasar, terutama untuk produk-produk seperti cabai, bawang, ikan, dan minyak goreng.
Penguatan Industri dan Ekosistem Digital
Di sektor industri, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan pembangunan industri pengolahan berbasis teknologi dan sistem pelacakan digital.
“Perlu dibangun ekosistem digital trace di Sulsel untuk mendukung hilirisasi industri dan daya saing produk,” ujar Rizki.
Forum diskusi ini merupakan bagian dari agenda rutin BI Sulsel untuk menyampaikan hasil pemantauan ekonomi regional dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan data triwulanan.
BI berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan masukan ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global. (mg1/IN)
