MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Demo hari ini kembali menjadi perhatian publik setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menegaskan bakal menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026). Perhatian warga bukan hanya tertuju pada tuntutan mahasiswa, tetapi juga pada potensi kemacetan, rekayasa lalu lintas, dan pengamanan aparat di tengah aktivitas masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. BEM UI membawa delapan tuntutan yang menyentuh sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan publik, mulai dari harga kebutuhan pokok dan BBM, korupsi, reforma agraria, hingga kebijakan anggaran pemerintah.
Karena itu, demo hari ini kembali menjadi perhatian publik bukan semata karena jumlah massa yang turun ke jalan. Aksi mahasiswa menjadi ruang untuk mempertanyakan apakah berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat telah mendapatkan jawaban dari pemerintah.
Demo Hari Ini Bawa Isu Keseharian
BEM UI mengusung aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Delapan tuntutan yang disampaikan mencakup penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta reforma agraria.
Mahasiswa juga menyoroti evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan Transfer ke Daerah (TKD), penanganan bencana di Sumatra dan Flores, serta keterlibatan TNI-Polri di ruang sipil.
Dengan tuntutan tersebut, isu yang dibawa dalam demo tidak berhenti pada persoalan mahasiswa. Sebagian tuntutan berkaitan langsung dengan harga, pelayanan publik, anggaran daerah, bencana, dan ruang sipil.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kondisi yang dinilai belum mencerminkan makna kemerdekaan.
“Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalathof.
Mengapa Warga Ikut Terdampak?
Perhatian publik terhadap demo hari ini juga muncul karena aksi berlangsung di kawasan pusat aktivitas Jakarta.
Bundaran HI merupakan salah satu kawasan yang menjadi titik penting mobilitas warga. Ketika massa berkumpul dan kepolisian melakukan pengamanan, perubahan arus kendaraan dapat berdampak pada perjalanan masyarakat.
Polda Metro Jaya menyiapkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan berbagai kegiatan penyampaian pendapat dan aktivitas masyarakat di Jakarta pada Selasa (18/8/2026).
Jumlah tersebut terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres jajaran, TNI, dan bantuan Mabes Polri. Pengamanan dilakukan untuk sejumlah aksi penyampaian pendapat serta kegiatan masyarakat yang berlangsung pada hari yang sama.
Kepolisian juga menyatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Artinya, bagi warga yang bekerja, berkuliah, berdagang, atau melintas di kawasan pusat Jakarta, dampak demo dapat dirasakan secara langsung melalui kepadatan lalu lintas maupun perubahan rute perjalanan.
Demo Kembali Jadi Ruang Kritik
Kembalinya demo sebagai perhatian publik juga menunjukkan bahwa aksi jalanan masih menjadi salah satu cara kelompok masyarakat menyampaikan kritik ketika isu yang mereka anggap penting ingin mendapatkan perhatian lebih luas.
Dalam konteks BEM UI, aksi hari ini ditempatkan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan yang dinilai belum selesai.
Yatalathof juga mengakui adanya konsekuensi bagi masyarakat akibat aksi tersebut.
“Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan dua sisi dari demo hari ini. Di satu sisi, aksi dapat mengganggu mobilitas warga. Di sisi lain, mahasiswa melihat gangguan tersebut sebagai bagian dari upaya menarik perhatian terhadap persoalan yang dianggap lebih besar dan berlangsung lebih lama.
Bukan Sekadar Soal Macet
Dengan delapan tuntutan yang dibawa, perhatian terhadap demo hari ini pada akhirnya tidak hanya soal berapa banyak massa yang turun atau apakah lalu lintas terganggu.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah tuntutan yang disampaikan mahasiswa mampu mendorong respons pemerintah dan menjadi bagian dari percakapan publik mengenai harga kebutuhan pokok, anggaran, kebijakan pembangunan, penanganan bencana, hingga batas keterlibatan aparat di ruang sipil.
Bagi warga, konsekuensi paling cepat memang bisa berupa kemacetan dan perubahan arus lalu lintas. Namun bagi mahasiswa, aksi tersebut merupakan cara untuk membawa kembali sejumlah persoalan publik ke ruang perhatian.
Demo hari ini kembali menjadi perhatian karena yang dipertaruhkan bukan hanya ruang jalan, tetapi juga ruang publik untuk menyampaikan kritik. (*/IN)
