MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen pada triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjawab pertanyaan yang lebih dekat dengan warga: apakah pertumbuhan itu benar-benar memperbaiki pendapatan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperkecil ketimpangan?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu yang ditawarkan Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam pertemuan dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, mengatakan pemerintah perlu mengukur kebijakan bukan hanya dari besarnya anggaran atau tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” kata Hamid.
Pertumbuhan Ekonomi Perlu Diukur
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Makassar pada triwulan I 2026 tumbuh 6,61 persen secara tahunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp65,89 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38,57 triliun.
Pertumbuhan tersebut terutama perlu dibaca bersama indikator sosial. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada apakah manfaatnya menjangkau rumah tangga dan kelompok masyarakat yang berbeda.
Bagi pemerintah kota, persoalannya kemudian bukan sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan, melainkan bagaimana memastikan belanja daerah dan program pembangunan menghasilkan perubahan yang bisa diukur.
Hamid mengatakan pendekatan tersebut yang ingin didorong CIDES melalui evidence-based policyatau kebijakan berbasis bukti.
“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.
Menurut Hamid, CIDES dapat membantu pemerintah sejak tahap awal penyusunan kebijakan berbasis data, kemudian mengukur hasilnya setelah kebijakan dijalankan.
Kemiskinan Tak Cukup Dilihat dari Angka
Salah satu isu yang ditawarkan CIDES adalah kemiskinan dan ketimpangan.
Hamid menilai pemerintah perlu mengetahui penyebab kemiskinan sampai tingkat rumah tangga, bukan hanya melihat angka kemiskinan secara agregat.
“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Data BPS Sulawesi Selatan menunjukkan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan Sulsel naik tipis dari 5,14 persen pada Maret 2025 menjadi 5,17 persen pada September 2025. Data tersebut merupakan indikator tingkat provinsi, bukan khusus Kota Makassar, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan persoalan kesejahteraan perlu dibaca secara bersamaan.
Karena itu, CIDES ingin mendorong kajian yang dapat menjawab penyebab kemiskinan secara lebih spesifik, termasuk apakah berkaitan dengan pendapatan, akses pekerjaan, atau faktor lain.
Pendekatan tersebut juga akan digunakan untuk mengevaluasi program bantuan sosial. Menurut Hamid, pemerintah perlu mengetahui apakah sebuah program benar-benar mengubah kondisi penerima manfaat atau hanya berhenti pada penyaluran bantuan.
“Informasi yang baik sangat penting untuk melihat persoalan kemiskinan dan ketimpangan secara lebih detail,” ujarnya.
APBD Harus Terlihat Dampaknya
Persoalan kedua yang menjadi perhatian adalah dampak APBD terhadap kehidupan masyarakat.
Hamid menilai ukuran keberhasilan belanja pemerintah tidak semestinya berhenti pada serapan anggaran.
“Yang kita mau lihat adalah apakah APBD itu menyebabkan perubahan di masyarakat, seberapa besar perubahan yang terjadi,” katanya.
Pendekatan ini menjadi penting karena APBD merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menggerakkan pelayanan publik dan pembangunan.
Dengan pendekatan berbasis bukti, setiap program idealnya memiliki sasaran yang jelas, indikator perubahan, serta mekanisme evaluasi untuk mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sesuai tujuan.
Pendidikan Perlu Terhubung dengan Lapangan Kerja
Isu ketiga yang ditawarkan CIDES berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Hamid melihat perlunya pemerintah memetakan kebutuhan pekerjaan di Makassar dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Pemetaan tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kompetensi lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.
“Pendidikan berlangsung, tetapi setelah SMP dan SMA, ketika mereka mau bekerja, ternyata kemampuan yang dimiliki tidak persis sama dengan lapangan kerja yang terbuka di Makassar,” katanya.
Menurut Hamid, Makassar yang berkembang sebagai kota jasa membutuhkan pemetaan struktur pekerjaan agar kebijakan pendidikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi kota.
“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.
CIDES Siapkan Kajian 100 Hari
Dalam pertemuan tersebut, CIDES menyatakan siap membantu Pemkot Makassar melalui penelitian, kajian, dan penyusunan policy brief. Untuk tahap awal, CIDES menargetkan tiga isu tersebut dapat mulai dikaji dalam 100 hari pertama.
Hamid mengatakan kajian membutuhkan akses terhadap data pemerintah dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Ia menyebut Bappeda maupun Bapenda dapat menjadi salah satu titik koordinasi untuk membuka akses terhadap data yang diperlukan.
“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.
Dengan demikian, tawaran CIDES tidak hanya berupa pendampingan akademik. Yang ditawarkan adalah mekanisme untuk menghubungkan data, perumusan kebijakan, dan pengukuran dampak.
Kebijakan Tak Cukup Hanya Teknis
Sekretaris CIDES ICMI Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, mengatakan pendekatan berbasis bukti sejalan dengan kapasitas yang dimiliki CIDES dalam riset dan pengembangan kebijakan. Namun, menurut Luhur, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik.
“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.
Luhur mengatakan CIDES memiliki sumber daya yang beragam, mulai dari akademisi, aktivis, jurnalis hingga pegiat organisasi kemasyarakatan. Keragaman tersebut dinilai dapat membantu pemerintah melihat kebijakan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari penerimaan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.
Pertanyaan Berikutnya: Apa yang Berubah?
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga menempatkan data sebagai fondasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mengumpulkan data.
Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran, menjalankan program, kemudian mengukur hasilnya.
Di titik itu, tawaran CIDES kepada Pemkot Makassar menjadi relevan: pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan dan dibuktikan dengan data.
“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup Hamid. (*/IN)
