IN, MAGELANG – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyelesaikan program retret kepemimpinan bagi kepala daerah selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah. Ia menilai kegiatan ini menjadi bekal penting dalam memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam orientasi tersebut, sejumlah narasumber menyampaikan materi strategis mengenai tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Munafri menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dengan implementasi di daerah menjadi kunci keberhasilan program yang berpihak pada masyarakat.
“Banyak hal yang bisa kita bawa pulang. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan nasional dapat disampaikan dengan baik di daerah. Masih banyak kebijakan pusat yang belum tersampaikan secara efektif, sehingga perlu ada upaya agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan maksimal,” ujar Munafri saat ditemui di Lapangan Golf Borobudur, Jumat (28/2/2025).
BACA JUGA: Wali Kota Makassar Munafri Tinjau Pasar dan Koordinasi SKPD Usai Retret
Ia menambahkan, harmonisasi kebijakan diperlukan agar program-program pusat dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan serta dalam upaya pemulihan ekonomi.
“Program-program pro rakyat dari pusat harus bisa diterapkan dengan baik di daerah. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan pusat benar-benar dapat memberi dampak di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi,” jelasnya.
Meski hanya berlangsung selama delapan hari, Munafri mengapresiasi materi yang disampaikan karena dinilai padat dan berbobot. Ia melihat keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Dilantik Presiden Prabowo, Munafri dan Aliyah Komitmen Bangun Makassar Lebih Baik
“Penciptaan lapangan kerja juga menjadi isu utama dalam orientasi ini. Kebijakan pusat dirancang agar menciptakan efek berganda di daerah, sehingga pembangunan dapat lebih melibatkan masyarakat secara aktif,” tambahnya.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya kreativitas kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah tanpa selalu bergantung pada dana pusat. Ia menyebut, optimalisasi potensi lokal menjadi solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita di daerah harus lebih kreatif, tidak hanya mengandalkan APBD atau dana pusat, tapi juga mencari cara agar PAD bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, Munafri juga menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi untuk mempercepat iklim investasi.
“Mempermudah investasi, memangkas rantai birokrasi, serta membangun efisiensi menjadi langkah strategis agar pembangunan di daerah berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (*/IN)
