Pj Sekda Kota Makassar Hadiri Rakornas P2DD, Tegaskan Komitmen Majukan Digitalisasi Transaksi Pemda

Pemkot Makassar
RAKORNAS. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin (23/09/2024). (foto:ist)

IN, JAKARTA — Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Senin (23/09/2024).

Dengan tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan Gubernur RI, Perry Warjiyo.

Firman Pagarra menekankan beberapa poin penting dalam upaya percepatan digitalisasi, termasuk penyediaan dan penguatan infrastruktur digital. Ia menyatakan, “Kami sepakat untuk berkomitmen mewujudkan percepatan digitalisasi di daerah masing-masing, sebagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.”

Pemkot Makassar terus mendorong penggunaan digitalisasi transaksi secara merata. Saat ini, kota tersebut telah menerapkan Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi, atau dikenal dengan Pakinta. “Dalam tiga tahun terakhir, Kota Makassar mendapat posisi strategis dalam digitalisasi, bahkan tahun lalu meraih penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik melalui aplikasi PAKINTA,” tambahnya.

Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya Rakornas sebagai wadah untuk membahas strategi percepatan digitalisasi di daerah. Ia menggarisbawahi tiga pilar kebijakan P2DD: penguatan regulasi dan koordinasi, ekosistem transaksi digital Pemda, serta penguatan infrastruktur.

Airlangga juga menyampaikan empat indikator yang perlu diperhatikan, yakni kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah, dan membuka pasar ekspor. Ia berharap terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terencana. (*/IN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *