IN, GOWA — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa mencapai 5,82 persen. Hal itu sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.
Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa, Kamis(28/03/2024).
BACA JUGA: Bupati Adnan Harap Gowa Peringkat Tiga Terbaik PPD 2024
Wabup Gowa mengatakan, LKPj Bupati Gowa Tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban tahun kedua RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2023.
“Dalam dokumen ini memuat laporan tahun 2023 terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, penjabaran APBD, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan serta penutup,” ungkapnya.
Lanjutnya, secara umum keberhasilan pemerintah Kabupaten Gowa ditunjukkan melalui meningkatnya pertumbuhan ekonominya. Dari data BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa tumbuh positif. Dimana tahun 2022 mengalami kenaikan dari 4,59 persen menjadi 5,82 persen tahun 2023.
“Angka ini menempatkan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di Sulawesi Selatan,” katanya.
BACA JUGA: Pemkab Gowa Prioritaskan Hak Anak, Perempuan dan Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan
Tak hanya itu, Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Gowa naik dari 72,44 poin tahun 2022 menjadi 73,01 poin pada tahun 2023.
“Hal ini mengindikasikan upaya kita dalam peningkatan kualitas hidup manusia semakin baik dan nyata,” tutur karaeng kio sapaan akrab Wabup Gowa.
Dikesempatan ini, Wakil Bupati Gowa mengungkapkan terimakasihnya kepada DPRD Kabupaten Gowa yang telah menjalin kerjasama yang baik dan menjaga sinergitas tetap terjalin antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan DPRD Gowa.
Sementara Ketua DPRD Gowa, Rafiuddin mengatakan setelah penyerahan ini, Panitia Khusus DPRD setelah itu akan diberikan kesimpulan terkait LKPj Bupati Gowa tersebut.
“Kita akan bahas dulu bersama Pansus dalam waktu yang tidak lama karena setelah penyerahan ini kita hanya bisa membahas paling lama 30 hari,” jelasnya. (*/IN)
