MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar membahas kelanjutan pengelolaan Pulau Kodingareng Keke bersama PT Tiran Wisata Sangkarang dalam sebuah pertemuan di Balai Kota Makassar, Kamis (5/6/2025).
Pulau yang terletak di gugusan Spermonde itu disebut membutuhkan kepastian hukum dan perhatian serius akibat ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan.
Baca juga: Nelayan di Kepulauan Spermonde Kian Rentan Hadapi Iklim
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanahan, dan Dinas Tata Ruang. Hadir pula Direktur Utama PT Tiran Wisata Sangkarang, Andi Wirdiyawati, serta perwakilan PT Tiran, Salahuddin Alam.
Baca juga: Tersisa 20 Persen Nelayan di Kodingareng Makassar
Penjabat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam pengelolaan pulau, yakni pengembalian aset ke pemerintah kota, perpanjangan nota kesepahaman (MoU), atau penyusunan perjanjian sewa yang baru.
“Pulau ini membutuhkan sentuhan ekstra. Luasannya terus menyusut akibat abrasi. Proses ini sebaiknya segera dirampungkan agar ada kepastian,” kata Munafri.
Ia juga menyoroti draf kerja sama yang dinilainya perlu diperbaiki, terutama terkait masa sewa dan nilai objek yang akan dikerjasamakan. Menurut dia, kepastian hukum menjadi syarat penting untuk memastikan arah pengembangan kawasan tersebut ke depan.
Namun, rencana pengelolaan ini memicu kekhawatiran sejumlah warga yang tinggal di Pulau Kodingareng.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan pada Sabtu (31/5/2025), warga mengungkapkan dampak pengerukan pasir yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap kehidupan mereka.
Sita (38), warga Pulau Kodingareng, mengatakan bahwa pengerukan telah merusak lokasi tangkap nelayan dan mengubah peran sosial di masyarakat. Kini, sebagian besar perempuan menjadi tulang punggung keluarga dengan berdagang keliling.
“Sekarang suami menunggu istri pulang berdagang. Sekitar 80 persen perempuan harus mencari nafkah karena laut tidak lagi bisa diandalkan,” ujar Sita.
Menurut dia, lokasi seperti copong, yang dulunya menjadi tempat nelayan menangkap ikan, kini telah rusak. Banyak nelayan terpaksa melaut lebih jauh hingga 16 mil dan menginap di laut selama beberapa hari.
Sebagian lainnya memilih meninggalkan pulau karena hasil tangkapan tidak lagi mencukupi.
“Sekarang hanya 20 persen nelayan yang masih bertahan. Anak-anak pun banyak yang putus sekolah karena tekanan ekonomi,” katanya.
Dampak sosial juga mulai terlihat, seperti meningkatnya pernikahan dini, utang rumah tangga, serta penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Warga berharap, pemerintah dan perusahaan yang dahulu terlibat dalam pengerukan dapat memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang masih dirasakan hingga kini.
“Yang menderita sampai hari ini adalah kami, bukan perusahaan. Perempuan dan anak-anak yang paling merasakan dampaknya,” ujar Sita. (Andi/IN)
