MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Penguatan kualitas layanan aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi tantangan di banyak daerah, terutama dalam hal profesionalisme, koordinasi internal, dan adaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis digital. Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang lebih efisien dan transparan, organisasi ASN seperti KORPRI memegang peran penting dalam menjaga etika, kinerja, dan arah transformasi aparatur pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) masa bakti 2022–2027. Pengukuhan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Selasa (20/1/2026).
Melalui pengukuhan ini, Suriani yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep dipercaya memimpin KORPRI Pangkep. Penataan kepengurusan ini diposisikan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan KORPRI di daerah, agar lebih adaptif terhadap tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Jufri Rahman menegaskan bahwa pengurus baru memikul tanggung jawab besar dalam menjaga profesionalisme ASN. “Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujarnya.
Sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri juga menyoroti peran strategis KORPRI dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Ia mendorong agar KORPRI Pangkep menjadi pelopor dalam penerapan sistem transaksi non-tunai dan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan akuntabilitas keuangan. “Transaksi juga diupayakan cashless. Kita harap Pangkep bisa menjadi perintis,” katanya.
Selain penguatan internal ASN, pengukuhan ini juga dikaitkan dengan kesiapan daerah menjadi tuan rumah MTQ KORPRI Nasional, yang akan digelar di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Agenda nasional tersebut dinilai membutuhkan kerja ekstra ASN lintas sektor, sehingga soliditas organisasi KORPRI menjadi faktor penunjang penting.
Bupati Pangkep M. Yusran Lalogau dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kekompakan ASN dan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan keanggotaan KORPRI harus diterjemahkan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. “Sebagai ASN, bagaimana memegang amanah ini untuk digunakan dengan berbakti kepada masyarakat,” ujarnya.
Di luar agenda pengukuhan, Pemprov Sulsel juga menyalurkan bantuan logistik kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mendukung dapur umum pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42-500. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, lauk pauk, dan air mineral, sebagai bagian dari respons kemanusiaan pemerintah provinsi.
Ke depan, publik perlu mengawasi sejauh mana penguatan KORPRI di tingkat daerah benar-benar berdampak pada kualitas layanan ASN, termasuk implementasi digitalisasi transaksi dan peningkatan etika pelayanan publik. Tanpa perubahan nyata dalam praktik birokrasi sehari-hari, restrukturisasi organisasi berisiko berhenti pada level administratif, tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. (*/IN)
