MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Kondisi fisik sekolah yang rusak masih menjadi persoalan mendasar dalam layanan pendidikan di Sulawesi Selatan. Ruang belajar yang tidak layak berdampak langsung pada kenyamanan siswa, keselamatan warga sekolah, dan kualitas proses belajar-mengajar. Masalah ini kerap muncul terutama di sekolah menengah dan pendidikan khusus yang membutuhkan standar fasilitas lebih spesifik.
Merespons persoalan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Program ini didanai melalui APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2025 dengan total nilai sekitar Rp484 miliar.
Peresmian dipusatkan di SLB Negeri 2 Makassar, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Selasa (20/1/2026). Program rehabilitasi ini mencakup sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat yang selama ini dinilai membutuhkan penanganan segera.
Gubernur Sulsel menyebut program ini sebagai upaya terbesar pemerintah provinsi dalam memperbaiki sarana pendidikan secara serentak. “Hari ini kita meresmikan rehabilitasi 136 unit sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Sulsel. Ini adalah program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan terbanyak yang pernah kita lakukan,” ujarnya.
Menurut Gubernur Sulsel, kebijakan ini juga merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan daerah dengan arah nasional, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran. Dalam konteks tersebut, kesiapan infrastruktur fisik menjadi prasyarat sebelum penguatan aspek pembelajaran berbasis teknologi diterapkan secara luas.
Rehabilitasi sekolah diharapkan tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan inklusif, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus di SLB. Pemerintah provinsi menilai fasilitas yang layak merupakan faktor dasar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kinerja tenaga pendidik.
Gubernur Sulsel menegaskan bahwa program ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pemetaan kebutuhan. “Program ini menyisir sekolah-sekolah dengan kondisi rusak parah dan sedang untuk kemudian dilakukan perbaikan,” katanya.
Ke depan, publik perlu mengawasi dua hal penting dari program rehabilitasi sekolah ini: ketepatan sasaran penerima manfaat dan kualitas hasil pembangunan. Dengan anggaran yang besar dan cakupan yang luas, program ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen Gubernur Sulsel dalam memastikan hak dasar pendidikan—dimulai dari ruang belajar yang layak—benar-benar dirasakan oleh siswa di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. (*/IN)
