MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan di Kota Makassar, terutama bagi wilayah dengan keterbatasan fasilitas seperti kawasan kepulauan. Selain itu, angka anak tidak sekolah (ATS) dan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi isu yang terus mendapat perhatian dalam pembangunan sektor pendidikan.
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan arah kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan melalui sejumlah program prioritas. Hal itu disampaikan saat upacara di Lapangan Karebosi, Sabtu (2/5/2026).
Munafri Arifuddin menyatakan bahwa Hardiknas menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. “Hardiknas adalah momentum penting untuk meneguhkan komitmen dan menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Makassar menambah alokasi anggaran pendidikan yang difokuskan pada kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu kebijakan yang disorot adalah pemberian insentif tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah kepulauan.
“Guru-guru di pulau kita berikan insentif lebih sebagai bentuk perhatian,” kata Munafri Arifuddin.
Selain itu, pemerintah kota juga meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD dan SMP guna meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa. Program lain yang diperkuat adalah pengukuhan relawan Tim Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah sebagai upaya menekan angka ATS.
Munafri Arifuddin menekankan bahwa pembenahan sektor pendidikan tidak hanya menyasar aspek akses, tetapi juga kualitas. Revitalisasi sekolah, peningkatan fasilitas belajar, serta penguatan kurikulum berbasis karakter dan budaya lokal menjadi bagian dari strategi tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan gawai pada anak, mengingat dampaknya terhadap perkembangan sosial dan karakter. “Penggunaan gadget perlu diawasi karena berdampak pada interaksi sosial dan perkembangan anak,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pendidikan bermutu hanya bisa terwujud jika semua pihak terlibat aktif,” kata Aliyah.
Ke depan, penguatan kebijakan pendidikan ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pembelajaran di Makassar, sekaligus menekan angka anak tidak sekolah. Namun, implementasinya akan menghadapi tantangan pada konsistensi penganggaran, pemerataan fasilitas, serta efektivitas program di tingkat sekolah dan wilayah.(*/IN)
