MAKASSAR,inspirasinusantara.id- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus memacu penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan internalnya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi daerah serta percepatan transformasi digital pemerintahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam forum diskusi terarah atau Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Kota Makassar” yang diinisiasi oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Maraja Hall, Hotel The Rinra, Makassar, Selasa (9/6/2026).
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Makassar, Aida Marindah Suandini, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan investasi strategis, khususnya dalam sektor pendapatan daerah.
“Pengembangan kapasitas SDM menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas ini berdampak langsung pada optimalisasi pendapatan daerah serta kepuasan masyarakat,” ujar Aida.
Forum lintas sektor tersebut dirancang sebagai wadah untuk merumuskan peta jalan (roadmap) peningkatan kompetensi aparatur yang adaptif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, setiap perangkat daerah dapat bertukar gagasan inovatif sekaligus memetakan kebutuhan pelatihan teknis yang selaras dengan target pembangunan Kota Makassar.
Peningkatan Layanan Digital
Seiring dengan penguatan kapasitas internal, Bapenda Makassar juga terus memperluas akses dan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Peningkatan kompetensi aparatur diarahkan agar mampu mengelola dan mengawal sistem digital secara responsif dan efisien.
Salah satu inovasi yang diandalkan adalah aplikasi PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Digitalisasi), yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengecekan tagihan, pelaporan, hingga pembayaran pajak daerah secara praktis.
Melalui integrasi antara SDM yang kompeten dan sistem digital yang terbangun dengan baik, Bapenda Makassar optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang transparan, meminimalisir potensi pungutan liar, serta meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat demi mendorong kemandirian fiskal daerah.(*/IN)
