Kualitas Udara Sulsel Buruk, WALHI Desak Prabowo

Kualitas udara di Sulawesi Selatan memburuk dalam beberapa hari terakhir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menduga asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terbawa angin hingga ke wilayah Sulsel.

BAHAYA. Kondisi udara Makassar saat ini, awal Oktober 2026. (foto: instagram@makassar_info)

INSPIRASINUSANTARA.ID — Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, WALHI Sulsel mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius. Menurutnya, kebakaran yang terjadi di satu wilayah dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat di wilayah lain ketika asap menyebar.

“Sebagai kepala negara, kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk segera memadamkan Karhutla di Kalimantan, sebab kebakaran tersebut berimbas pada kondisi udara yang semakin buruk di Sulawesi Selatan, hal itu juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat,” kata Rahmat Kottir.

Bagi warga, persoalan ini bukan hanya tentang kebakaran hutan yang terjadi jauh dari tempat tinggal mereka. Penyebaran asap dapat menjadikan kualitas udara sebagai persoalan kesehatan dan lingkungan yang melampaui batas wilayah administratif.

WALHI Sulsel Soroti Lambatnya Penanganan Karhutla

Rahmat menilai pengendalian karhutla masih berjalan lambat. Ia mengkritik pola penanganan yang, menurutnya, lebih banyak dilakukan setelah kebakaran meluas daripada mencegah api sejak awal.

Ia juga menilai pemerintah seharusnya mengambil pelajaran dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Menurut Rahmat, kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perlu diperkuat.

“Seharusnya pemerintah mencegah agar tidak terjadi kebakaran, pemerintah harus mengambil pelajaran tahun-tahun sebelumnya, namun yang terjadi saat ini justru lebih parah, itu artinya pemerintah tidak serius mencegah karhutla,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menyoroti dua persoalan berbeda dalam penanganan karhutla. Pertama, kebutuhan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Kedua, pentingnya mencegah kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Bagi WALHI Sulsel, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Asap Karhutla dan Risiko Kesehatan Warga

WALHI Sulsel mengaitkan memburuknya kualitas udara di Sulawesi Selatan dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang diduga terbawa angin.

Jika asap menyebar ke kawasan permukiman, masyarakat dapat terpapar polutan di udara. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.

Namun, besarnya dampak kesehatan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kondisi udara yang terlihat atau tercium. Penilaian tersebut membutuhkan informasi pemantauan kualitas udara dan data kesehatan yang relevan.

Karena itu, persoalan kabut asap memerlukan perhatian dari sisi lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat. Pemantauan kualitas udara dan informasi yang jelas kepada warga penting untuk membantu masyarakat memahami kondisi di sekitarnya.

Dalam pernyataannya, WALHI Sulsel menekankan bahwa dampak karhutla tidak berhenti di lokasi kebakaran. Penyebaran asap dapat membuat masyarakat di wilayah lain ikut menghadapi risiko penurunan kualitas udara.

WALHI Minta Pemerintah Libatkan Banyak Pihak

WALHI Sulsel meminta Presiden Prabowo Subianto mengonsolidasikan seluruh pihak dan sumber daya yang diperlukan untuk menangani karhutla. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah memulihkan lahan yang terbakar dan hak-hak masyarakat terdampak.

Selain pemadaman dan pemulihan, WALHI menuntut penindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.

“Saat ini kondisi kebakaran sangat mengkhawatirkan, jadi kami minta keseriusan Prabowo Subianto untuk segera mengkonsolidasikan bersama semua pihak dalam menghentikan kebakaran hutan, memulihkan hutan serta memulihkan hak-hak rakyat yang terdampak,” tambah Rahmat.

Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan menghentikan api. Pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditangani.

Penegakan hukum turut menjadi perhatian karena kebakaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat. WALHI Sulsel meminta pemerintah menindak tegas aktor utama yang bertanggung jawab atas kebakaran.

Pencegahan Menjadi Kunci Penanganan Karhutla

Desakan WALHI Sulsel menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemadaman diperlukan ketika kebakaran terjadi, tetapi upaya pencegahan juga dibutuhkan untuk mengurangi risiko kejadian berulang.

Pemerintah perlu memastikan penanganan kebakaran berjalan bersama pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat. Langkah tersebut penting agar dampak karhutla tidak hanya ditangani setelah kerusakan terjadi.

Sementara itu, dugaan hubungan antara asap dari Kalimantan dan penurunan kualitas udara di Sulawesi Selatan perlu dilihat bersama data pemantauan atmosfer. Informasi tersebut dapat membantu menjelaskan sumber asap dan pergerakannya secara lebih terukur.

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, persoalan ini memperlihatkan bahwa dampak kebakaran hutan dapat menjangkau wilayah yang jauh dari titik api. Desakan WALHI Sulsel kini berfokus pada penghentian kebakaran, pencegahan kejadian berulang, pemulihan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat terdampak. (*/IN)

Banner Pajak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *