INSPIRASINUSANTARA.ID — Warga dan pelaku usaha di Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah perlu memastikan peruntukan lahannya sebelum membangun atau menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah Kota Makassar mengingatkan bahwa kepemilikan tanah yang sah tidak otomatis membuat seluruh bentuk pemanfaatannya sesuai dengan aturan tata ruang.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2043. Regulasi ini menjadi pedoman penataan ruang Kota Makassar untuk 20 tahun ke depan.
Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menyosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebelum masyarakat atau pelaku usaha menjalankan kegiatan pembangunan.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, menjelaskan bahwa rencana tata ruang menjadi dasar perizinan pemanfaatan ruang. Karena itu, setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.
“KKPR merupakan semacam izin atau dasar legalitas bagi kita untuk melakukan kegiatan, dan satu-satunya dasar perizinan pemanfaatan ruang adalah rencana tata ruang,” ujar Rahma.
Ia menjelaskan, kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat memperoleh KKPR. Kondisi tersebut dapat menghambat proses legalitas pembangunan atau kegiatan usaha yang direncanakan.
Warga dapat memeriksa rencana tata ruang secara digital
Pemerintah menyediakan akses informasi tata ruang melalui laman ATR/BPN di www.atrbpn.go.id/gt-staru. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mencari informasi mengenai rencana tata ruang di wilayahnya.
Akses informasi ini penting sebelum warga membeli, membangun, mengubah fungsi, atau memanfaatkan suatu bidang tanah. Pemeriksaan awal dapat membantu masyarakat memahami apakah rencana kegiatannya sejalan dengan peruntukan ruang.
Sekretaris Distaru Makassar, Zainal Abidin, mengingatkan bahwa status kepemilikan tanah dan kesesuaian pemanfaatannya merupakan dua hal berbeda.
“Jangan sampai kepemilikan aset dan tanah yang sah secara hukum tidak sesuai pemanfaatannya dengan aturan tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga memicu pelanggaran dan sanksi,” tegas Zainal.
Ia menekankan bahwa RTRW merupakan produk hukum yang mengikat. Karena itu, warga dan pelaku usaha perlu menjadikannya acuan sebelum menentukan kegiatan di atas lahan yang dimiliki.
Zainal juga menjelaskan bahwa revisi rencana tata ruang dapat dilakukan setiap lima tahun apabila terdapat kebutuhan penyesuaian regulasi. Namun, mekanisme revisi tersebut tidak dapat menjadi jalan untuk melegalkan pelanggaran tata ruang yang telah terjadi.
Tallo dan Ujung Tanah memiliki fungsi strategis
Dalam sosialisasi tersebut, Fungsional Penata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jamillah Abbas, memaparkan arah kebijakan RTRW Makassar.
Rencana tata ruang itu mengarahkan Makassar sebagai kota dunia dengan pengembangan pendidikan, konsep smart city, dan kualitas hidup berkelanjutan.
Kebijakan strategisnya mencakup penguatan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, peningkatan akses transportasi, pengembangan kawasan pesisir berbasis budidaya, serta perlindungan kawasan strategis dan mitigasi bencana.
Kawasan Industri Makassar (KIM) menjadi bagian dari pengembangan pusat ekonomi dan industri. Sementara itu, integrasi simpul transportasi dan akses menuju pintu gerbang tol diarahkan untuk mendukung konektivitas kota.
Jamillah menyebut Kecamatan Tallo memiliki luas pola ruang sekitar 1.063 hektare. Wilayah ini berperan sebagai gerbang laut, termasuk keberadaan Terminal Makassar New Port, sekaligus simpul logistik dan pertumbuhan ekonomi.
Adapun Kecamatan Ujung Tanah memiliki luas pola ruang sekitar 137 hektare. Wilayah tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam sistem logistik, transportasi, dan pertahanan keamanan kota.
RTRW juga memberi perhatian pada sistem lindung Sungai Tallo dan kawasan mitigasi bencana. Kebijakan ini berkaitan dengan pengendalian pembangunan serta perlindungan lingkungan di kawasan yang memiliki fungsi strategis.
Kepatuhan tata ruang menentukan arah pembangunan
Bagi masyarakat, RTRW menjadi acuan untuk memahami kegiatan apa yang dapat dilakukan pada suatu kawasan. Bagi pelaku usaha, kesesuaian rencana kegiatan dengan tata ruang menjadi bagian penting dalam proses perizinan.
Pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mengetahui aturan tersebut, tetapi juga ikut mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungannya. Pengawasan diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Melalui sosialisasi di Tallo dan Ujung Tanah, Distaru Makassar mendorong warga dan pelaku usaha memeriksa rencana tata ruang sebelum memulai kegiatan. Dengan begitu, keputusan pemanfaatan lahan dapat mempertimbangkan aspek legalitas, fungsi kawasan, dan arah pembangunan kota. (*/IN)
