INSPIRASINUSANTARA.ID — Perubahan APBD Sulawesi Selatan 2026 mulai memasuki tahap pembahasan lanjutan dengan perhatian pada kebutuhan layanan publik. Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut infrastruktur jalan dan irigasi sebagai salah satu sektor yang mendapat arah anggaran.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan hal itu saat memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulsel di Makassar, Rabu, 16 September 2026. Ia menjelaskan bahwa perubahan anggaran harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Arah tersebut membuat sektor jalan menjadi salah satu perhatian dalam Perubahan APBD 2026. Namun, ada hal penting yang perlu dibedakan. Penyebutan infrastruktur jalan sebagai prioritas belum otomatis berarti seluruh ruas jalan rusak akan langsung masuk pekerjaan fisik.
Dalam berita ANTARA tersebut, Pemprov Sulsel belum menyebut daftar ruas jalan tertentu yang langsung memperoleh tambahan anggaran perbaikan. Karena itu, pertanyaan tentang jalan mana yang akan diperbaiki masih membutuhkan penjelasan teknis dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
Jalan masuk prioritas, tetapi daftar ruas belum final
Perubahan APBD pada dasarnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual. Dalam konteks Sulsel, pemerintah menyebut beberapa kebutuhan mendasar yang menjadi sasaran.
Fatmawati menyebut infrastruktur jalan dan irigasi bersama peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi, penambahan ruang kelas sekolah, serta penguatan sektor pertanian dan kehutanan. Pemerintah juga memasukkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari arah perubahan anggaran.
Artinya, jalan tidak berdiri sendiri dalam perubahan APBD. Pemerintah harus membagi ruang fiskal untuk sejumlah kebutuhan yang sama-sama berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Karena itu, perubahan APBD tidak cukup dibaca sebagai sinyal bahwa semua jalan rusak akan segera diperbaiki. Pemerintah masih perlu menentukan lokasi, tingkat kerusakan, kebutuhan konstruksi, serta kemampuan anggaran.
Di titik ini, penjelasan teknis OPD menjadi penting. Data mengenai kondisi jalan akan membantu menentukan ruas mana yang membutuhkan penanganan lebih cepat dan mana yang masih bisa masuk tahap berikutnya.
Mana jalan yang langsung diperbaiki?
Untuk pertanyaan tersebut, data yang dikutip dari ANTARA belum memberikan jawabannya secara spesifik.
Berita itu hanya menyebut infrastruktur jalan dan irigasi sebagai bagian dari kebutuhan mendasar yang menjadi arah alokasi Perubahan APBD Sulsel 2026. Tidak ada daftar nama ruas, kabupaten, panjang jalan, nilai paket pekerjaan, maupun jadwal pengerjaan yang tercantum dalam berita tersebut.
Karena itu, menyebut nama ruas tertentu sebagai jalan yang “langsung diperbaiki” akan melampaui data yang tersedia.
Kondisi ini justru menunjukkan pentingnya tahapan setelah pembahasan perubahan APBD. Pemerintah dan DPRD masih harus menerjemahkan arah kebijakan anggaran menjadi program dan kegiatan yang lebih rinci.
Fatmawati mengatakan sejumlah catatan dari fraksi DPRD masih membutuhkan penjelasan teknis dari OPD. Ia menyampaikan apresiasi karena fraksi-fraksi telah menyetujui pembahasan Perubahan APBD 2026 berlanjut ke tahapan komisi.
Pernyataan tersebut memberi gambaran bahwa proses anggaran belum berhenti pada penetapan arah kebijakan. Detail pelaksanaan masih menjadi bagian dari pembahasan berikutnya.
Mengapa jalan dan irigasi mendapat perhatian?
Jalan dan irigasi memiliki hubungan langsung dengan aktivitas masyarakat. Jalan mendukung pergerakan orang dan barang. Sementara itu, irigasi berkaitan dengan kebutuhan produksi pertanian.
Pemprov Sulsel memasukkan kedua sektor tersebut dalam kebutuhan mendasar masyarakat. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada pertanian dan kehutanan.
Hubungan tersebut membuat perbaikan infrastruktur tidak hanya menyangkut kondisi fisik. Jalan yang lebih baik dapat mendukung akses masyarakat menuju pusat layanan dan kawasan ekonomi. Irigasi yang berfungsi baik juga mendukung kegiatan pertanian.
Namun, arah kebijakan tersebut belum menjelaskan skala pekerjaan. Belum ada keterangan dalam sumber mengenai berapa kilometer jalan yang akan diperbaiki atau berapa titik irigasi yang menjadi sasaran.
Karena itu, pembaca perlu membedakan antara prioritas anggaran dan daftar pekerjaan fisik. Prioritas menunjukkan sektor yang mendapat perhatian. Daftar pekerjaan menunjukkan proyek yang sudah memiliki lokasi, kegiatan, anggaran, dan tahapan pelaksanaan.
Perubahan APBD juga membawa banyak kebutuhan lain
Fokus pada jalan tidak boleh membuat sektor lain dalam perubahan anggaran terabaikan. Dalam pembahasan bersama DPRD, sejumlah fraksi menyampaikan catatan yang cukup luas.
Catatan itu mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, penyelesaian Dana Bagi Hasil kepada kabupaten dan kota, keberlanjutan program pertanian dan ketahanan pangan, serta penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP ASN.
Selain itu, fraksi DPRD menyoroti pengisian jabatan yang masih ditempati pelaksana tugas dan persoalan lahan Stadion Sudiang. Pemerintah menyebut sejumlah catatan tersebut masih memerlukan penjelasan teknis dari OPD terkait.
Dengan banyaknya kebutuhan tersebut, perubahan APBD tidak hanya menjadi soal menambah anggaran untuk satu sektor. Pemerintah perlu menyesuaikan belanja dengan kapasitas fiskal daerah.
Fatmawati menegaskan pengelolaan anggaran harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Ia juga menyebut kemampuan fiskal daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelolaan perubahan anggaran.
Jalan rusak masih menunggu penjabaran teknis
Bagi masyarakat, ukuran paling mudah untuk melihat perubahan APBD tentu bukan sekadar dokumen anggaran. Dampaknya akan terasa ketika jalan rusak mulai tertangani, layanan kesehatan membaik, ruang kelas bertambah, atau infrastruktur pertanian mendapat dukungan.
Namun, proses menuju hasil tersebut membutuhkan penjabaran program. Setelah arah anggaran mendapat persetujuan, OPD terkait perlu menjelaskan kegiatan yang akan dijalankan.
Pada sektor jalan, masyarakat tentu membutuhkan informasi yang lebih konkret. Misalnya, ruas mana yang menjadi sasaran, jenis penanganannya, berapa panjang ruas yang masuk program, kapan pekerjaan dimulai, dan berapa nilai anggarannya.
Tahap berikutnya menentukan dampak ke warga
Perubahan APBD 2026 masih memiliki tahapan pembahasan. Persetujuan fraksi-fraksi membuka jalan untuk pembahasan lebih lanjut di masing-masing komisi DPRD Sulsel.
Pada tahap itu, penjelasan teknis dari OPD akan menjadi bagian penting. Detail tersebut dapat memperjelas bagaimana kebijakan anggaran diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata.
Bagi masyarakat yang menunggu perbaikan jalan, informasi paling penting bukan hanya besaran perubahan APBD. Mereka membutuhkan kepastian mengenai lokasi pekerjaan dan waktu pelaksanaannya.
Karena itu, perkembangan berikutnya layak dilihat dari dokumen dan penjelasan teknis setelah pembahasan anggaran. Dari sana, publik dapat mengetahui apakah prioritas jalan benar-benar berubah menjadi paket pekerjaan di lapangan.
Untuk sementara, data yang tersedia menunjukkan satu hal yang cukup jelas: infrastruktur jalan masuk dalam fokus Perubahan APBD Sulsel 2026, tetapi belum ada daftar ruas yang disebut sebagai jalan yang langsung diperbaiki.
Pernyataan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi juga menunjukkan bahwa pembahasan masih membutuhkan penjelasan teknis dari OPD. Dengan kata lain, arah kebijakan sudah terlihat, sedangkan detail pekerjaan masih menunggu penjabaran pada tahap berikutnya. (sal/IN)
