INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemerintah Kota Makassar memperluas distribusi air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah meningkatkan cakupan layanan dari puluhan titik menjadi 157 titik dalam satu hari.
Perluasan tersebut menjadi bagian dari operasi Tanggap Darurat Bencana (TDB) kekeringan yang terus berjalan di sejumlah wilayah Makassar. Pemerintah menyesuaikan jumlah armada dan titik distribusi berdasarkan kebutuhan warga di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan jumlah titik distribusi sebelumnya berada pada kisaran 50 hingga 70 titik per hari. Kini, kapasitas operasi meningkat hingga 157 titik.
“Apa yang kami lakukan, sesuai arahan bapak Wali Kota. Hari ini distribusi air bersih sudah mencapai 157 titik,” ujar Fadli, Rabu, 9 September 2026.
Menurut Fadli, peningkatan itu menunjukkan respons pemerintah terhadap kondisi kekeringan yang terus membutuhkan penanganan. Pemerintah tidak ingin distribusi berhenti pada pola yang sama ketika kebutuhan warga meningkat.
“Kita tidak boleh berhenti bergerak selama masih ada warga yang membutuhkan air bersih,” katanya.
Distribusi Air Bersih Capai 3.802 KK
Perluasan titik distribusi juga memperbesar cakupan penerima manfaat. Data BPBD Makassar mencatat layanan air bersih tersebut telah menjangkau 3.802 kepala keluarga atau 12.939 jiwa.
Jumlah itu menggambarkan kebutuhan air bersih yang tersebar di berbagai kawasan. Karena itu, BPBD tidak menggunakan jumlah titik yang tetap dalam menjalankan operasi.
Fadli menjelaskan jumlah titik dapat berubah mengikuti kondisi lapangan. Ketika kebutuhan bertambah di suatu wilayah, pemerintah dapat mengarahkan armada ke lokasi tersebut.
“157 titik hari ini bukan sekadar angka, tetapi menggambarkan semakin luasnya jangkauan pelayanan pemerintah dalam menghadapi dampak kekeringan,” ujarnya.
Pola tersebut membuat distribusi air bersih berjalan secara dinamis. Pemerintah memantau kebutuhan warga, memetakan lokasi yang memerlukan bantuan, kemudian mengarahkan armada sesuai prioritas.
Dari 50 Titik hingga 157 Titik
Kenaikan jumlah titik distribusi menunjukkan peningkatan kapasitas operasi dalam penanganan kekeringan. Pada tahap sebelumnya, BPBD melayani sekitar 50 titik per hari.
Jumlah itu kemudian meningkat menjadi sekitar 70 titik. Kini, pemerintah mampu memperluas layanan hingga 157 titik dalam sehari.
Kenaikan tersebut tidak berarti semua lokasi akan menerima distribusi dalam jumlah yang sama setiap hari. Kondisi kebutuhan warga dapat berubah sehingga BPBD menyesuaikan pola layanan.
Fadli mengatakan tim terus melakukan pemantauan untuk menentukan kebutuhan air di setiap wilayah. Pemerintah juga memetakan titik yang memerlukan pasokan agar armada tidak bergerak tanpa prioritas yang jelas.
“Kami BPBD bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan, memetakan kebutuhan air bersih, serta mengarahkan armada distribusi ke wilayah yang membutuhkan,” tuturnya.
Dengan pendekatan itu, operasi TDB kekeringan dapat merespons perubahan situasi secara lebih cepat. Pemerintah juga dapat mengubah jumlah titik distribusi sesuai perkembangan kondisi masyarakat.
Banyak Instansi Terlibat dalam Distribusi
Perluasan layanan air bersih tidak hanya mengandalkan BPBD. Pemkot Makassar melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, lembaga, dan unsur masyarakat dalam operasi tersebut.
Unsur yang terlibat antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat, Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga ikut mendukung operasi. Selain itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan membantu mengidentifikasi kebutuhan warga di wilayah masing-masing.
Para relawan turut mengambil bagian dalam proses distribusi. Kolaborasi tersebut membuat pemerintah dapat memperluas jangkauan layanan dengan mengandalkan sumber daya dari berbagai pihak.
Keterlibatan kecamatan dan kelurahan juga membantu pemerintah memperoleh informasi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Data kebutuhan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan lokasi distribusi berikutnya.
Kapasitas Operasi Mengikuti Kebutuhan
Kondisi tanggap darurat membuat kebutuhan masyarakat dapat berubah setiap hari. Karena itu, pemerintah tidak menetapkan pola distribusi secara kaku.
BPBD terus mengevaluasi kondisi di lapangan. Jika jumlah warga yang membutuhkan air bertambah, kapasitas operasi juga akan meningkat.
“Ketika jumlah titik kebutuhan meningkat, kapasitas operasi juga akan ditingkatkan,” kata Fadli.
Pola tersebut menjadi penting karena kekeringan dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap air untuk berbagai kebutuhan dasar. Warga membutuhkan air bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, distribusi harus mampu mengikuti perkembangan situasi. Pemerintah menempatkan kecepatan, ketepatan sasaran, dan kemampuan beradaptasi sebagai bagian dari operasi tanggap darurat.
Dengan cara tersebut, jumlah 157 titik tidak menjadi batas akhir. Pemerintah masih dapat memperluas cakupan apabila pemetaan lapangan menunjukkan kebutuhan yang lebih besar.
Air Bersih Menjadi Prioritas Selama Tanggap Darurat
Pemkot Makassar memastikan distribusi air bersih terus berjalan selama kondisi darurat masih membutuhkan intervensi pemerintah. Pemerintah menempatkan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas dalam penanganan kekeringan.
Bagi masyarakat yang terdampak, pasokan air memiliki fungsi yang sangat mendasar. Ketersediaan air menentukan kemampuan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama sumber air mengalami keterbatasan.
Karena itu, operasi distribusi tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah titik. Pemerintah juga perlu memastikan informasi kebutuhan warga dapat masuk dengan cepat sehingga petugas dapat memberikan respons.
Fadli menegaskan BPBD akan terus menjalankan pemantauan dan menyesuaikan operasi dengan kondisi aktual. Pemerintah juga mengajak warga melaporkan kebutuhan air ketika menghadapi dampak kekeringan.
“Karena itu, kami memastikan kebutuhan tersebut tetap menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan berlangsung,” jelasnya.
Warga Bisa Melaporkan Kebutuhan Air
Pemkot Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penyampaian informasi dari masyarakat. Warga dapat menggunakan aplikasi Lontara+ sebagai salah satu saluran layanan terpadu pemerintah kota.
Selain itu, warga dapat menghubungi hotline darurat 112. Pemerintah juga menyediakan nomor layanan 08155112112 untuk menerima informasi terkait kebutuhan distribusi air bersih.
Saluran tersebut membantu pemerintah memperoleh informasi langsung dari warga. Setelah menerima laporan, petugas dapat melakukan pemetaan dan menyesuaikan prioritas distribusi dengan kondisi lapangan.
Pemkot Makassar juga menyediakan formulir khusus untuk permintaan distribusi air bersih. Warga dapat menggunakan formulir tersebut untuk menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah.
Dengan semakin banyaknya titik distribusi, arus informasi menjadi bagian penting dari penanganan kekeringan. Pemerintah membutuhkan laporan yang akurat agar armada dapat bergerak menuju lokasi yang benar-benar membutuhkan pasokan.
Respons Pemerintah Terus Diperluas
Peningkatan distribusi dari 50–70 titik menjadi 157 titik menunjukkan perubahan skala operasi BPBD Makassar dalam menangani kekeringan. Pada saat yang sama, jumlah penerima manfaat telah mencapai 3.802 kepala keluarga atau 12.939 jiwa.
Namun, angka tersebut bersifat dinamis. Jumlah titik dan penerima dapat berubah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang adaptif. BPBD bersama berbagai unsur terus memantau kondisi, memetakan kebutuhan, dan mengarahkan armada berdasarkan situasi terbaru.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam memperluas layanan. BPBD, Damkarmat, PMI, DLH, BBWS, PDAM, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta relawan menjalankan peran masing-masing untuk mempercepat distribusi.
Pada akhirnya, perluasan hingga 157 titik menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Makassar mulai bergerak dengan kapasitas yang lebih besar. Selama kondisi darurat masih berlangsung, pemerintah akan menyesuaikan layanan agar warga yang membutuhkan tetap memperoleh akses air bersih. (sal/IN)
