Oleh: Nasrullah Mappatang
Alumni Fakultas Sastra Unhas
BERULANG – ulang kali, podcast Indonesia menanyakan apa jalan keluar dari kesulitan hidup yang dialami oleh bangsa Indonesia hari ini (Endgame, 2024; What Next, 2024). Jelang pemilihan presiden Februari lalu, salah satu media di Malaysia juga menanyakan kepada saya pertanyaan sama: apa harapan anak muda Indonesia terhadap pemimpinnya kelak? Jawaban saya tegas, ada dua yang paling utama: ekonomi dan edukasi / pendidikan (KiniTV, 2024). Ekonomi dan pendidikan adalah kebutuhan dasar anak muda dan rakyat Indonesia hari ini. Termasuk di Makassar dan Sulawesi Selatan.
Dua bidang tersebut saya alami secara nyata setelah tiga tahun tinggal dan berinteraksi dengan tiga negeri jiran Indonesia: Malaysia, Singapura, dan Brunei. Satu tambahannya yang tidak lebih baik dari ketiganya adalah Thailand. Ekonomi dan pendidikan Thailand tak sebaik Singapura, Brunei, dan Malaysia, namun tetap lebih baik dari Indonesia.
Sebagai negeri jiran dan serumpun, serta menjadi tujuan banyak perantau dari Sulawesi Selatan, tulisan ini akan menjadikan Malaysia sebagai cermin bagi Makassar dan Sulawesi Selatan yang sementara menyeleksi dan sebentar lagi memilih pemimpinnya.
Kebijakan Ekonomi Afirmatif
Kebijakan malay first atau ketuanan Melayu dan Bumiputera adalah kebijakan yang menjadi dasar negara Malaysia. Mengacu kepada ketimpangan struktural dalam bidang ekonomi yang dihasilkan pemerintah kolonial di masa lalu, pemerintah Malaysia mengambil jalan afirmatif (keberpihakan utama) kepada pribumi Melayu (Awang Azman Awang Pawi, Pascakolonial dan Dasar Kebijakan Afirmatif di Malaysia, 2024). Bagaimana maksudnya? Yaitu kebijakan ekonomi mendahulukan penduduk pribumi untuk mendapatkan haknya ketimbang para pendatang yakni bangsa Cina dan India.
Apakah ini kebijakan diskriminatif? Tergantung cara pandang dan berangkat dari latar historis atau ahistoris. Pemerintah Malaysia yang didominasi oleh bangsa Melayu berargumen bahwa telah terjadi “pemiskinan struktural” oleh pemerintah kolonial Eropa, terutama British, selama puluhan bahkan ratusan tahun kepada pribumi Melayu (S.H. Alatas, 1977). Sehingga, cara mengatasinya juga harus secara struktural yaitu pengutamaan kaum pribumi Melayu, meskipun pada akhirnya dapat menimbulkan suatu dilema tersendiri di kalangan orang Melayu itu sendiri (Mahathir Mohamad, Malay Dilemma, 2008). Kebijakan ini terus berjalan sampai hari ini dengan pro dan kontra di tengah perdebatan antara kebijakan yang disebut “buta warna” dan yang “buta sejarah”.
Bagaimanapun, kebijakan ekonomi afirmatif ini terbukti dapat mengangkat derajat kesejahteraan orang Melayu di Malaysia ketimbang di Indonesia. Pun, ekonomi Malaysia secara menyeluruh menghasilkan tiga sampai empat kali lipat lebih baik daripada Indonesia di era pasca-pandemi sekarang ini. Terbukti, gelombang pekerja migran masih terus berdatangan dari Indonesia, tak terkecuali dari Sulawesi Selatan. Sulit dibantah, bahwa kebijakan ekonomi ini turut dinikmati oleh perantau dari Sulsel, baik yang sudah menetap sebagai warga negara ataupun yang masih berstatus sebagai TKI dan TKW.
Lantas, mengapa Sulsel tidak sekalian saja belajar dari Malaysia kalau begitu? Kita berhak mempertanyakannya memang.
Guru sebagai Soko Guru Pendidikan
Bidang kedua yang menjadi sorotan adalah pendidikan atau edukasi. Dua hal yang penting menjadi cermin besar: gaji guru dan sistem seleksi (manajemen pendidikan). Dua hal tersebut menurut penilaian saya menjadi kunci kenapa pendidikan di Malaysia dinilai lebih maju daripada Indonesia. Dan, bukan tidak mungkin jika Sulsel mau menirunya.
Pertama, soal gaji guru. Dari segi jumlah, sebut saja setelah pandemi, perbandingan gaji guru di Indonesia dan Malaysia adalah tiga sampai empat kali lipat. Kasarnya, jika gaji guru di Indonesia, khususnya di Sulsel paling tinggi 10 juta, tinggal kali tiga atau kali empat saja. Segitu kisaran gaji guru di Malaysia. Banyak? Iya. Hasilnya? Gurunya dihargai secara sosial dan dihormati karena berdedikasi. Tidak perlu nyambisebagai tukang ojek apalagi penggembala itik dan jual gorengan yang dapat mengganggu konsentrasinya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kuncinya: Fokus!
Kedua, soal sistem seleksi. Manajemen pendidikan di Malaysia melahirkan kebijakan sekolah unggulan berasrama milik negara. Sekolah tersebut adalah sekolah bergengsi dan dibiayai oleh negara secara full alias penuh. Jadi, orang tua tinggal memastikan anaknya pintar dan dapat lulus masuk sekolah asrama, maka jaminan beasiswa kuliah kelak setamat sekolah dan pekerjaan setelah tamat kuliah tinggal menunggu waktu.
Artinya apa? Sistem seleksi yang fair dan adil untuk sekolah negeri unggulan berasrama dan dibiayai negara adalah ibarat tanah subur yang menyeleksi bibit – bibit unggul yang disemaikan di dalamnya. Hasilnya? Silahkan dibayangkan sendiri bagaimana jika tanah subur ditanami dengan bibit unggul dari seluruh negeri yang sudah diseleksi secara ketat. Manusia unggul dan terdidik adalah muaranya.
Maka, anak yang baik mendapatkan pendidikan yang baik dengan biaya yang baik dari negara sama dengan keunggulan Modal Manusia (Human Capital). Olehnya itu, jangan heran jika Modal manusia (human capital) negeri asal upin ipin dan Siti Nurhalizah ini adalah salah satu yang unggul di Asia Tenggara. Terbukti, meski masih perlu diperdebatkan juga, Universitas di Malaysia berada di rangking 100 besar dunia dan 10 besar di Asia. Dengan indikator yang sama, kita bisa membandingkannya dengan kampus yang ada di Indonesia, termasuk kampus di Sulsel. Jauh.
Maknanya, kesejahteraan guru dan manajemen pendidikan berupa sistem seleksi sampai keberpihakan pembiayaan negara adalah dua kunci sukses pendidikan Malaysia. Bisakah Sulsel mengadopsi ataupun menginovasinya? Terpulang. Mengapa tidak.
Cermin retak atau cermin besar?
Belajar dari Malaysia dari kebijakan ekonomi dan edukasi kepada rakyatnya, dapatkah sulsel bercermin kepadanya? Bukan apa apa, para sultan dan pemimpin politik Malaysia tak sedikit yang mengakui bahwa Sulawesi Selatan adalah negeri asal tanah air leluhurnya loh. Masak negeri asal lebih “tandus” dan manusianya lebih “kerdil” dari negeri rantau?
Tinggal memilih, apakah pelajaran dari negeri tetangga nanserumpun ini mau dijadikan cermin besar untuk berbenah, atau malah jadi cermin retak yang dipukuli karena emosi melihat ketertinggalan dari negeri (pemilik rumput) tetangga itu?
Tergantung kepada rakyat dan elit berkepentingan di Sulawesi Selatan itu sendiri. Hendak kemana rakyat dan pemimpinnya nanti?
