IN, MAKASSAR — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman, berhasil menyelesaikan promosi doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin (Unhas), dengan mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dalam sidang promosi yang berlangsung di Aula Prof Basri Hasanuddin, Program Pascasarjana FEB Unhas, Senin (11/11/2024), Helmy mempresentasikan disertasinya berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara.”
Pencapaian akademis ini didukung oleh tim promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Arifuddin SE, Ak, M.Si, CA sebagai promotor utama, dan Dr. Madris, SE, DPS, M.Si serta Dr. Sabir, SE, M.Si sebagai co-promotor. Sidang tersebut dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Prof. Abdul Rahman Kadir, SE, M.Si, dan dihadiri oleh beberapa penguji, termasuk Prof. Dr. Mursalim Nohong, SE, M.Si, Dr. Dwiana Sari Saudi, SE, M.Si, serta penguji eksternal dari IPDN, Dr. Ridwan, SE, M.Si.
Dalam pemaparannya, Helmy menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang berkesinambungan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Penelitiannya menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah melalui variabel upah minimum provinsi, dana transfer pusat, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di enam provinsi di Sulawesi dan lima provinsi di Kalimantan.
Menggunakan data sekunder berbentuk panel dari 2013 hingga 2023 yang bersumber dari Bappeda dan BPS di masing-masing provinsi, Helmy menerapkan model regresi dengan bantuan perangkat lunak e-Views 12. Hasilnya menunjukkan bahwa upah minimum provinsi, inflasi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara dana transfer pusat tidak menunjukkan pengaruh signifikan.
Lebih lanjut, Helmy menjelaskan bahwa variabel upah minimum provinsi dan dana transfer pusat secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meskipun inflasi tidak menunjukkan pengaruh melalui variabel tersebut. Sementara itu, upah minimum provinsi dan inflasi juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, sedangkan dana transfer pusat tidak berdampak melalui jalur ini.
Helmy berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kota Makassar dan Indonesia, serta menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (*/IN)
