KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah SMA Gibran, Wakil Presiden Indonesia sekarang, membuka satu topeng dunia politik kita hari ini. Mengatakan itu membuka kotak pandora, belum pasti. Namun, itu membuka siapa Gibran, siapa Jokowi, dan siapa pamannya, iya. Mereka “berbohong”, memanipulasi, dan memaksakan kehendak untuk berkuasa. That’s it, itu dia. Hukum boleh tidak mendiskualifikasi, tapi, kebenaran tetaplah kebenaran.
Gibran boleh tetap kekal sebagai Wakil Presiden secara legitimasi. Tapi, legasi dan harga dirinya sudah runtuh. Bayangkan, dimana marwah seorang Gibran, ketika kemana mana dia bisa saja diteriaki “Wapres tamatan SMP”, “Wapres, ilegal”. Potensi teriakan kenakalan anak muda kita ini mengingatkan saya pada teriakan jalanan kawan – kawan demonstran ketika “bentrok” dengan “aparat” di Aksi depan kampus.
Teriakan “Huuu…. dasar tamatan SMA, mau masuk kampus tapi malas belajar”, secara semiotik, meneror mental aparat yang ditugaskan membubarkan demonstrasi Mahasiswa. Serba salah, masuk kampus mengusir Mahasiswa dari jalanan itu perintah, di sisi lain, diteriaki “hanya tamatan SMA”, boleh jadi memang bikin minder. Padahal, faktanya memang begitu. Menjadi “aparat” cukup tamatan SMA. Sementara, yang dihadapi adalah pelajar perguruan tinggi, bergelar “Mahasiswa”.
Maruah dan Pilihan Mundur
Seperti Gibran, bagaimana dia mau masuk kampus dengan “imej” tamatan SMP? Mau bilang apa dia di hadapan Mahasiswa yang sudah pasti tamat SMA, Sarjana, Master, Doktor, bahkan Professor? Meminjam kutipan seorang Gubernur yang sempat viral, “marwah nya dimana, dong?” Serba salah. Kenyataannya memang begitu.
Sebagai generasi milenial “seumuran” Gibran, saya berpandangan Gibran lebih baik mundur. Itu jauh lebih terhormat daripada tetap memaksakan diri berkuasa apatah lagi ngotot – ngototan untuk tetap membela diri di hadapan penuntutan “lengser secara politik”. Pertanyaannya, untuk apa juga tetap bertahan? Jika itu hanya untuk menahan malu sampai 2029? Gibran benar – benar kehilangan harga diri jika memilih terus bertahan.
Saya berbicara dan memberi pandangan atau point of view (pov) sebagai segenerasi. Memaksakan tetap di kursi wapres pasca keputusan MK adalah kengototan yang mengikis harga diri Gibran sendiri. Bagaimanapun, terlepas dari kontroversinya, Gibran adalah putra seorang Presiden. Setidaknya, Jokowi sebagai Presiden ke-7 pun tidak ikut tercemari ketika Gibran terus bertahan. Ini adalah perkara “kultural” (culture), tidak cukup dengan perkara “legal”, sah atau tidak sah.
Cerminan
Apa yang dilakukan Gibran adalah cerminan rupa dunia politik kita. Manipulasi, pemaksaan, menempuh segala cara untuk berkuasa, adalah hal yang telanjang di hadapan kita. Rakyat dipertontonkan lakonan berbuat “semau gue” demi berkuasa. Berkuasa untuk apa? Nyata bukan untuk rakyat. Karena, bagaimanapun, kalau memang niat murni untuk rakyat, mesti tidak menghalalkan segala cara.
Apa yang dipertontonkan kepada kita tentang siapa Gibran pada akhirnya tak mesti membuat kita berputus asa. Gibran adalah Gibran. Waktu dan dunia membuka tabir dan topeng parasnya. Suka atau tidak, sedikit demi sedikit kebenaran membuka kebenaran yang sepatutnya sedari awal kita ketahui. Namun, manipulasi dan upaya “campur tangan” kekuasaan menyembunyikan semua itu. Namun, nasi sudah jadi bubur. Kebenaran itu terbuka jua.
Ibarat pepatah, “Sepandai pandai tupai melompat, akhirnya jatuh jua”. Gibran bukan tupai, tapi tupai memang tetaplah tupai. Kata senior saya di Sastra Unhas, “Tupai tak bisa juga ikut Olimpiade, walaupun sepandai pandai dia melompat”. Ibarat Tupai, Gibran mestinya tak layak lagi masuk Olimpiade, dan memang begitu, apatahlagi kalau MK menegaskan beliau tidak memenuhi syarat ikut pilpres. Lagilah, seperti tupai, walaupun pandai, tetap tak bisa ikut Olimpiade. Lain cerita kalau bapaknya presiden, dan pamannya ketua MK.
Pada akhirnya, tupai yang tetap tupai dan Gibran adalah Gibran yang hanya tamat SMP, tetaplah akan “jatuh” jua. Walaupun, keduanya “pandai pandai melompat”. Hukum waktu dan kehidupan adalah hal yang sesungguhnya jujur tak memiliki merek. Itu adalah “common sense”, kata anak muda Malaysia, tetangga negeri Gibran yang tengah “marah” karena asap kiriman dari Indonesia.
Asa Wajah
Ijazah Gibran dan Matinya Maruah PolitisiWajah Gibran, adalah sebagian wajah politik kita. Suka atau tidak, terima atau tidak. Bukan sepenuhnya, tapi sebagian. Memang menyayat hati bahwa manipulasi demi manipulasi telah dibuat. Denial demi denial, penyangkalan demi penyangkalan dipaksakan di sana sini. Seperti MBG dan Kopdes. Dipaksakan sedemikian rupa.
Namun, itu semua, wajah itu, tak boleh mematahkan asa kita sebagai bangsa. Bencana, asap, gempa, banjir bandang, sampai ijazah. Ya Allah. Memang sangat menjengkelkan. Namun, sebagai bangsa, saya tidak ingin “naif” bilang “bangsa yang besar”, kita tetap lebih baik menjaga asa untuk terus berusaha menjadi lebih baik.
Kutukan demi kutukan, silahkan. Kita memang layak dan pantas marah. Sudah keterlaluan memang. Kelewatan.
Marwah politisi boleh mati, kita sebagai bangsa jangan. Asa di balik wajah suram ini, tetaplah harus dijaga agar tak redup. Terus hidup. Semoga. (*)
Kuala Lumpur, 7 Oktober 2026
Penulis: Ulla Mappatang
