INSPIRASI NSANTARA–Rencana kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 menghadirkan kekhawatiran besar bagi para pengemudi ompreng.
Rencana kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 menjadi isu hangat yang menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Kebijakan ini diperkirakan menjadi pukulan berat bagi pengemudi ompreng—penggerak sektor transportasi tradisional yang bergantung sepenuhnya pada penghasilan harian dari penumpang.
BACA JUGA: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor 2025 Naik, Ini Simulasi Biaya dan Dampaknya!
Yhusman (28), seorang pengemudi ompreng yang melayani rute Makasar-Enrekang, mengaku khawatir dengan kebijakan tersebut. “Kita sudah susah dari harga BBM naik, apalagi kalau pajak kendaraan ikut naik. Kalau penghasilan sehari hanya cukup buat makan, dari mana kami bayar pajak?” keluhnya.
Ompreng, yang dikenal sebagai sarana transportasi murah dan fleksibel, menjadi tumpuan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah di kawasan urban dan pinggiran kota. Namun, dengan adanya penerapan aturan baru tentang opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
“Setiap tahun, biaya operasional makin berat. Bukan cuma pajak, tapi juga perawatan kendaraan yang sering dipakai. Kalau begini terus, kami mungkin harus berhenti,” kata Yhusman, pengemudi ompreng .
Penetapan tarif PKB dan BBNKB bergantung pada Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menetapkan tarif lebih rendah, sehingga beban pajak tidak naik secara signifikan.
BACA JUGA: Siap-Siap! Dua Pajak Baru Akan Tambah Biaya Kendaraan di 2025
Aturan baru ini bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Meski begitu, masyarakat diharapkan untuk tetap memantau kebijakan daerahnya masing-masing agar lebih siap menghadapi perubahan.
Masyarakat pun berharap pemerintah memberikan solusi yang berpihak pada semua pihak, termasuk sektor transportasi informal seperti ompreng. Dengan demikian, keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberlangsungan hidup rakyat kecil dapat tercapai.
Tahun 2025 akan menjadi ujian besar bagi para pengemudi ompreng, sekaligus momen krusial bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam melindungi kesejahteraan rakyat kecil. Apakah kebijakan ini akan menjadi langkah maju atau justru membuat sektor tradisional ini semakin terpuruk? (fit/in)
