Legislator Makassar Yeni Rahman Sosialisasi Perda PUG, Minta Pemkot Usung Program Responsif Gender

SOSIALISASI. Anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman melakukan sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). (Foto:IST/InspirasiNusantara)

IN, MAKASSAR – Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman kembali menggelar sosialisasi penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Hotel Travelers, Rabu (13/12/2023).

Pada sosialisasi Perda angkatan XXI ini, Yeni Rahman menghadirkan 100 orang peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, aktivis perempuan, Ibu Rumah Tangga (IRT), Kader Selter DP3A Makassar, hingga majelis taklim.

Pada kesempatan tersebut, Anggota DPRD Makassar Fraksi PKS ini menjelaskan tujuan sosialisasi yang dilakukannya untuk para perempuan di Kota Makassar.

“Jadi, kami ingin, hadirnya sosialisasi ini bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Makassar dalam membuat program yang lebih berpihak pada pengarusutamaan gender atau responsif gender,” ucapnya.

Yeni sapaannya menuturkan jika program yang harus digodok oleh pemerintah kota kedepannya harus yang berbasis keberpihakan gender. Misalnya, memberikan ruang kepada perempuan pekerja untuk mendapatkan cuti melahirkan, lalu memberikan ruang kepada bapak untuk mengurus anak dalam rumah tangga.

“Kenapa harus seperti itu, sebab dalam konsep kerumahtanggaan seorang laki-laki juga perlu untuk mendidik anaknya, tidak melulu diberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada perempuan. Ayah harus terlibat dalam mendidik anaknya. Saya kira ini penting untuk disusun programnya sebagai bentuk pengarusutamaan gender,” jelasnya.

Selanjutnya, di tempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar Achi Soleman juga menyampaikan konsep pengarusutamaan gender dalam masyarakat.

“Jadi kalau berbicara tentang pengarusutamaan gender Perda nomor 5 tahun 2019 adalah strategi perencanaan pembangunan yang mana konsepnya mewujudkan kesetaraan gender serta keberpihakan antara perempuan dan laki-laki yang sama kedudukannya,” bebernya.

Achi mengatakan, pengarusutamaan gender kini telah diterapkan pemerintah Kota Makassar lewat program Lorong Wisata yang biasa disingkat Longwis.

“Diprogram lorong wisata, ada 4 tolak ukur kesetaraan gender yang bisa dilihat. Pertama lewat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program tersebut tidak hanya laki laki tapi semuanya terlibat termasuk perempuan dan anak,” terangnya.

Selanjutnya, dari segi manfaat program lorong wisata sangat berguna untuk semua penduduk. Misalnya mereka merasakan edukasi dan informasi terkait dengan cara meningkatkan kualitas hidup perempuan.

“Lalu, program Longwis juga membantu meningkatkan tambahan penghasilan keluarga sehingga mereka bisa mandiri. Terus yang terakhir, adanya kontrol. Jadi, bisa dikontrol bahwa dengan adanya program lorong wisata masyarakat ikut aktif didalamnya. Itu yang bisa dilihat dari pengarusutamaan gender,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *