MAKASSAR,inspirasinusantara.id— Dinamika hubungan industrial di kota besar kerap diwarnai aksi demonstrasi yang berdampak pada lalu lintas, aktivitas ekonomi, hingga ketertiban publik. Di Makassar, pendekatan tersebut mulai diarahkan ke pola yang lebih dialogis, seiring upaya pemerintah kota meredam potensi gesekan sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terstruktur antara buruh dan pemangku kebijakan.
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin menyiapkan format baru peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Kegiatan yang dipusatkan pada 1 Mei mendatang akan digelar di Lapangan Karebosi dengan konsep dialog dan festival, menggantikan pola aksi turun ke jalan yang selama ini identik dengan peringatan tersebut.
Munafri mengatakan, momentum May Day seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan buruh untuk membahas persoalan ketenagakerjaan secara langsung. “Kita duduk bersama, apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi, akan kita cari solusi,” ujarnya saat menerima audiensi perwakilan serikat buruh di Balai Kota Makassar, Senin (20/4/2026).
Ia menilai pendekatan dialogis lebih efektif dalam membangun hubungan industrial yang sehat dibandingkan aksi konfrontatif di ruang publik. Karena itu, Pemkot Makassar mendorong seluruh kegiatan dipusatkan di satu lokasi agar lebih tertib, terorganisir, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Lapangan Karebosi dipilih sebagai lokasi utama dengan pertimbangan kapasitas dan dukungan fasilitas. Munafri menyebut area tersebut lebih representatif untuk menampung ribuan peserta, termasuk dari luar daerah, serta memudahkan pengaturan teknis seperti parkir, tenda, dan alur kegiatan.
“Kalau di Karebosi daya tampungnya lebih besar dan pengaturannya lebih mudah. Kita ingin kegiatan ini berjalan nyaman dan aman,” katanya.
Ketua Panitia May Day Fest 2026, Delandi Safri Pratama, menjelaskan bahwa konsep tahun ini merupakan perubahan signifikan dari pola sebelumnya. Jika biasanya buruh melakukan aksi di jalan, kali ini kegiatan dikemas dalam bentuk festival yang mencakup dialog publik, jalan santai, bazar UMKM, dan panggung rakyat.
Menurut Delandi, sekitar 10.000 peserta diperkirakan akan hadir, terdiri dari buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa isu-isu strategis ketenagakerjaan, seperti kesejahteraan dan praktik outsourcing, tetap menjadi bagian dari agenda pembahasan.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi dengan cara yang lebih konstruktif dan tidak mengganggu masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah kota juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan aparat keamanan, untuk memastikan kegiatan berjalan kondusif. Selain itu, pelibatan pelaku UMKM dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung.
Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat kota, dari yang sebelumnya bersifat reaktif terhadap aksi massa menjadi lebih preventif melalui dialog terbuka. Dalam jangka panjang, model ini berpotensi membangun pola komunikasi yang lebih stabil antara buruh, pemerintah, dan sektor usaha.
Namun, efektivitas pendekatan ini tetap bergantung pada konsistensi ruang dialog yang dihadirkan, serta kemampuan pemerintah merespons substansi tuntutan buruh secara konkret. Jika tidak diikuti dengan kebijakan yang adaptif, forum dialog berisiko menjadi seremonial tanpa dampak nyata.
Bagi Makassar, transformasi peringatan May Day ini menjadi indikator arah baru pengelolaan kota yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Keberhasilan model ini dapat menjadi rujukan bagi kota lain dalam menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan ketertiban urban.(*/IN)
