MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Pertumbuhan kota dan kepadatan penduduk membuat kebutuhan layanan dasar Makassar semakin beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga infrastruktur kawasan pesisir. Tantangan itu menuntut perencanaan pembangunan yang terukur agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Makassar mencatat 2.181 usulan program masuk dalam sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk perencanaan 2026. Usulan terdiri atas 1.194 Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral, serta 795 usulan integrasi hasil sinkronisasi.
Data tersebut dipaparkan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026).
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai keberhasilan pembangunan bergantung pada perbaikan internal birokrasi sebelum koordinasi lintas dinas dilakukan.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” kata Munafri.
Ia mengingatkan adanya risiko praktik deep state dalam birokrasi daerah, yakni kondisi ketika kelompok tertentu memengaruhi arah kebijakan. Selama hampir satu tahun pengamatan, ia menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa serta ego sektoral yang menghambat program prioritas.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Program harus tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” ujarnya.
Munafri Arifuddin menyatakan pengawasan langsung dan pemeriksaan silang akan dilakukan terhadap pelaksanaan program, termasuk melibatkan unsur nonpemerintah. Ia juga menekankan digitalisasi pemerintahan sebagai instrumen transparansi, meski diakui belum sepenuhnya diterima semua perangkat daerah.
Selain tata kelola, ia menyoroti kebersihan kota sebagai isu utama. Program “Jumat Bersih” ditetapkan hingga tingkat RT, disertai penataan taman kota, penertiban baliho, dan pembatasan iklan rokok di kawasan pusat kota.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan sinkronisasi program menjadi kunci pencapaian visi kota.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Kepala Bappeda Makassar Dahyal menjelaskan usulan Musrenbang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan.
“Seluruh rekomendasi merupakan hasil penjaringan dan akan ditajamkan agar menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” katanya.
Sejumlah prioritas diusulkan berbagai perangkat daerah. Dinas Pendidikan mengusulkan rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusi, dan distribusi baju sekolah sebelum tahun ajaran baru. Dinas Kesehatan memprioritaskan layanan wilayah kepulauan, SOP layanan ramah disabilitas, dan dukungan pelayanan ODGJ terlantar.
Dinas Pekerjaan Umum memfokuskan akses air bersih, sanitasi aman, jalan, jembatan, serta pengendalian banjir di wilayah utara dan pesisir. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan penguatan bank sampah dan edukasi pengelolaan sampah. Sementara sektor ekonomi diarahkan pada urban farming, penguatan koperasi, dan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif.
Bagi Makassar, besarnya jumlah usulan menunjukkan tingginya kebutuhan warga sekaligus tantangan penyaringan prioritas. Konsistensi sinkronisasi program, pengawasan anggaran, dan integrasi lintas sektor akan menentukan efektivitas pembangunan kota dalam beberapa tahun mendatang.(*/IN)
