PAUD Holistik-Integratif Makassar Dipaparkan di Forum Asia-Pasifik, Ini Strategi dan Anggarannya

Pemkot Makassar mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak melalui PAUD-HI. Program ini didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar pada 2025, dengan prioritas akses bagi keluarga kurang mampu.

PAUD Holistik-Integritas Makassar
INOVATIF. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan strategi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) dalam ARNEC Learning Forum 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026)

INSPIRASINUSANTARA. ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan strategi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) dalam ARNEC Learning Forum 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026). Di hadapan perwakilan kawasan Asia-Pasifik, ia menjelaskan pendekatan lintas sektor yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

Forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) tersebut mengangkat tema From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific.

Dalam forum ini, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa pengembangan anak usia dini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan perekonomian daerah.

Menurutnya, pembangunan manusia harus dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia enam tahun. Pada periode tersebut, layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan perlu berjalan secara terintegrasi.

“Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar,” demikian substansi paparan Appi.

Makassar Berbagi Strategi PAUD di Forum Asia-Pasifik

Munafri menjadi salah satu pemateri dalam diskusi panel bertajuk Kepemimpinan Lokal dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Anak Usia Dini.

Diskusi tersebut mempertemukan sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan organisasi pengembangan anak usia dini dari kawasan Asia-Pasifik.

Di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Siem Reap Kamboja, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Joel Lasam dari Sekretariat ARNEC, Bumpa Tshering selaku Pejabat Pendidikan Distrik Paro Dzongkhag Bhutan, Mahmuda Akhter dari Jaringan Pengembangan Anak Usia Dini Bangladesh, serta Coleen Enajada dari Dinas Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Kota Talisay Filipina.

Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun sistem pengembangan anak usia dini yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Appi mengaitkan pengembangan PAUD-HI dengan visi pembangunan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

Bagaimana PAUD Holistik-Integratif Dijalankan di Makassar?

Salah satu strategi yang dipaparkan adalah penerapan tata kelola PAUD melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam pendekatan ini, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

Pemkot Makassar juga melibatkan sektor kesehatan, perlindungan anak, kependudukan, sosial, lingkungan hidup, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan ini kami perkuat melalui keterlibatan Bunda PAUD dan kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, bersama TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan,” tuturnya.

Melalui sistem tersebut, kebutuhan anak dipandang sebagai satu kesatuan. Pendidikan harus didukung kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan yang baik, perlindungan anak, dan lingkungan yang sehat.

Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemkot Makassar juga melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan PAUD serta para pemangku kepentingan.

“Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan PAUD-HI,” ungkapnya.

“Dengan lebih dari 1.000 guru dan seluruh Bunda PAUD kecamatan serta kelurahan telah mengikuti pelatihan,” sambungnya.

PAUD Negeri Dikembangkan Menjadi Pusat Pendidikan Masyarakat

Pemkot Makassar juga memperkenalkan konsep Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal melalui pengembangan PAUD negeri.

Konsep ini memperluas fungsi sekolah. Satuan PAUD tidak hanya menjadi tempat belajar anak selama jam pendidikan formal, tetapi juga ruang interaksi dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, orang tua diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai pengasuhan positif.

Sementara itu, masyarakat dapat memanfaatkan sekolah untuk kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan. Guru juga memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas profesional.

Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat akses pendidikan bagi anak dari keluarga rentan, termasuk anak penyandang disabilitas.

“Hingga 2026, Kota Makassar telah mengembangkan sejumlah PAUD negeri di berbagai kecamatan, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala,” jelas Appi.

Anggaran PAUD Makassar Lebih dari Rp30,5 Miliar

Selain tata kelola, Munafri menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, komitmen pemerintah tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen perencanaan. Program juga harus memperoleh dukungan pembiayaan yang terukur.

Pada 2025, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar mencapai sekitar Rp1,37 triliun.

Dari jumlah tersebut, program pengelolaan PAUD memperoleh dukungan anggaran lebih dari Rp30,5 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.

Munafri menekankan bahwa penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan pembangunan anak usia dini.

“Tentu, perencanaan pembangunan, kita memastikan anggaran digunakan secara efektif,” katanya.

Akses PAUD Diprioritaskan bagi Keluarga Kurang Mampu

Pemerataan akses menjadi bagian lain dari strategi PAUD-HI yang dipaparkan Pemerintah Kota Makassar.

Dalam skema yang disampaikan Munafri, alokasi kuota ditetapkan sebesar 60 persen bagi anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan 40 persen bagi warga lokal.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mengakses layanan pendidikan.

Selain itu, pengembangan PAUD negeri sebagai pusat pendidikan lokal juga diarahkan untuk menjangkau anak dari keluarga rentan dan anak penyandang disabilitas.

Dengan pendekatan ini, layanan pendidikan anak usia dini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Pendidikan Lingkungan Diperkenalkan Sejak Usia Dini

Aspek perubahan iklim turut menjadi perhatian dalam pengembangan PAUD-HI Makassar.

Pemkot Makassar mendorong pembiasaan perilaku ramah lingkungan melalui berbagai kegiatan di satuan pendidikan.

Program yang diperkenalkan meliputi urban farming, pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan pada praktik menjaga lingkungan sejak usia dini.

Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat mempelajari pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang praktik untuk mengenal lingkungan sekitar.

Pendekatan ini sejalan dengan tema ARNEC Learning Forum 2026 yang menekankan pentingnya sistem pengembangan anak usia dini yang responsif terhadap perubahan iklim.

Layanan PAUD di Wilayah Kepulauan Turut Diperkuat

Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap layanan pendidikan anak usia dini di wilayah kepulauan.

Upaya tersebut mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan serta dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah kota mengembangkan sejumlah inovasi untuk memperkuat layanan pendidikan dan pengasuhan anak.

“Berbagai inovasi praktis juga kita kembangkan, mulai dari percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak bagi peserta PAUD, penguatan literasi lingkungan, penyediaan ruang pengasuhan keluarga, hingga pengembangan PAUD sehat dan ramah anak,” papar Munafri.

Menurutnya, pelaksanaan program harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan demikian, pengembangan layanan PAUD tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, keluarga, dan lingkungan tempat anak tumbuh.

Apa Dampak PAUD-HI bagi Anak dan Keluarga?

Melalui pendekatan holistik-integratif, Pemkot Makassar berupaya membangun sistem layanan yang menghubungkan pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan anak, dan pemberdayaan keluarga.

Bagi anak, pendekatan ini ditujukan untuk mendukung proses tumbuh kembang secara menyeluruh.

Sementara bagi orang tua, pengembangan sekolah sebagai pusat pendidikan lokal membuka ruang untuk memperoleh pengetahuan pengasuhan dan mengikuti kegiatan pemberdayaan.

Adapun bagi pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor menjadi strategi untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan program.

Munafri menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan anak usia dini tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran.

Kepemimpinan yang konsisten, tata kelola yang inovatif, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat juga menjadi unsur penting.

“Melalui pendekatan holistik-integratif, Makassar berupaya menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutup Appi.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Makassar turut didampingi Bunda PAUD Kota Makassar yang juga Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman. (*/IN)

Banner Pajak

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *