IN, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan penyelenggara telekomunikasi berbasis kabel di Ruang Sipakelebbi, Balai Kota Makassar, pada Rabu, 18 September 2024.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), di mana Makassar dipilih sebagai salah satu dari lebih 40 kota yang menjadi proyek percontohan pengembangan telekomunikasi di Indonesia.
Tujuan utama rapat ini adalah mempersiapkan revolusi infrastruktur di Makassar, khususnya melalui penerapan multi utilities tunnel. Langkah awal yang diambil Pemkot adalah mengundang penyedia layanan jaringan serta perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia untuk membahas isu-isu penting terkait pengelolaan jaringan telekomunikasi.
Rakor ini dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, bersama sejumlah pejabat terkait seperti Staff Ahli Mario Said, Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur, Kadis DPMPTSP Helmy Budiman, Kadis Pertanahan Sri Sulsilawaty, dan Kadis Pekerjaan Umum Zuhaelsi Zubir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menekankan pentingnya penataan infrastruktur telekomunikasi untuk mencegah masalah seperti kabel yang semrawut dan dapat menyebabkan kecelakaan. Ia mengajak para peserta untuk memahami dan menerapkan kebijakan terkait, sembari menginspirasi penerapan multi utilities tunnel seperti di kota-kota maju.
“Kabel yang semrawut telah menyebabkan banyak masalah termasuk kecelakaan, nah kontribusi kita sangat penting untuk mengatasi masalah ini, termasuk penertiban izin dan tata ruang. Dan mendukung kota modern dan cerdas, coba lihat bagaimana multi utility tunnel di kota-kota maju.” ujarnya.
Danny Pomanto juga menyampaikan rencana penerapan utilities tunnel yang lebih efektif, terinspirasi dari sistem di Singapura dan Ibu Kota Negara (IKN).
Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur, menekankan pentingnya transformasi digital dan pemerataan jaringan 5G di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala terbesar dalam penerapan 5G adalah kabel fiber optik yang tidak tertata dengan baik.
“Terkait dengan percepatan transformasi digital, sudah waktunya menata fiber optik, karena menjadi salah satu hambatan terbesar mencapai penyediaan 5G untuk seluruh Indonesia,” tuturnya.
“Kabel-kabel menggantung itu bahkan sudah menjadi permasalahan atau isu keselamatan bagi warga. Seperti yang dikatakan bapak wali kota, hal ini mesti kita selesaikan,” tambahnya.
Selain itu, Kadis PTSP, Helmy Budiman, menambahkan bahwa kolaborasi dengan penyedia jaringan ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur telekomunikasi di Kota Makassar. (*/IN)
